Kawasan inti pusat pemerintahan IKN kombinasikan hunian dan komersial

Sehingga diharapkan kota ini bukan hanya pemerintahan, nanti jadi sepi kemudian mahal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menerapkan pembangunan yang seimbang antara hunian dan kawasan komersial.

"Dalam tiga klaster Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) masing-masing menggunakan mix (campuran) antara hunian dan komersial. Sehingga diharapkan kota ini bukan hanya pemerintahan, nanti jadi sepi kemudian mahal," kata Basuki dalam diskusi daring Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Basuki menjelaskan KIPP seluas 6.671 hektare di IKN Nusantara terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan.

Menurut dia, setiap klaster dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan hunian dan kawasan komersial. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan kota tidak hanya berisi pusat pemerintahan saja. Namun demikian, pembangunan di IKN Nusantara tetap memperhatikan ketersediaan lahan hijau yang ada.

"6.671 hektare ini mungkin sebesar Jabodetabek. Di kawasan ini 70 persennya harus (area) hijau, lalu 20 sampai 30 persen itulah yang bangunan," ujarnya.

Lanjut dia, pembangunan KIPP masuk dalam fokus utama pembangunan IKN tahap pertama.

Sejalan dengan itu, pada tahap pertama yang juga akan dilakukan pemerintah adalah melakukan reboisasi hutan-hutan di kalimantan.

Basuki menegaskan pembangunan IKN Nusantara harus sesuai dengan konsep smart forest city, di mana dikelilingi oleh hutan hijau yang asri dengan teknologi modern sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.