Marzuki: otonomi daerah masih hadapi banyak persoalan

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, penyelenggaraan otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi sebagai konsensus politik nasional masih menghadapi banyak persoalan.

"Persoalan yang muncul, utamanya berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Marzuki Alie pada pidato pembukaan sidang paripurna dengan agenda penyampaian RAPBN 2012 dan Nota Keuangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni dalam hal fiskal dan anggaran serta penataan penataan daerah atau penataan manajemen unit pemerintah daerah.

"Pada penataan manajemen unit pemerintah daerah, seperti pemekaran daerah, wilayah perbatasan, serta kehidupan masyarakat," katanya.

Marzuki menjelaskan, keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada kepemimpinan di daerah," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga menilai keberhasilan otonomi daerah tergantung pada koherensi daerah dan faktor kualitas kepemimpinan eksekutif daerah.

"Dalam kaitan ini kita berpendapat bahwa sudah waktunya DPR RI dan Pemerintah membahas RUU tentang Pilkada, agar proses demokrasi di daerah dapat berjalan baik dan menghasilkan kepala daerah yang kompeten," katanya.

Marzuki menambahkan, apsek lain yang juga penting pada otonomi daerah adalah pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menjelaskan, Presiden Yudhyonono, pada Mei 2011, telah melakukan launching master plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan enam koridor percepatan pembangunan nasional.

"Faktor kunci keberhasilan MP3EI, terutama terletak pada infrastruktur dan aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi," katanya.

Menurut Marzuki, infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat vital, sebagai pendukung utama pembangunan daerah, sekaligus sebagai dinamika ekonomi antara pusat dan daerah.

(T.R024)