Presiden: pertumbuhan ekonomi 6,7 persen

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2012 sebesar 6,7 persen atau lebih besar dibanding asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN Perubahan 2011 sebesar 6,5 persen.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam pidato penyampaian RUU RAPBN 2012 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

"Berdasarkan perkiraan perkembangan ekonomi global dan domestik, maka sasaran dan asumsi ekonomi makro, yang kita jadikan dasar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, sekaligus sebagai dasar perhitungan besaran RAPBN tahun 2012 adalah pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, laju inflasi 5,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar AS, harga minyak 90 dolar AS per barel dan lifting minyak 950.000 barel per hari," katanya.

Sementara asumsi pada APBN Perubahan 2011 adalah inflasi 5,7 persen, kurs Rp8.700 per dolar AS, harga minyak 95 dolar AS per barel dan lifting minyak 945.000 barel per hari.

Presiden juga menyampaikan bahwa Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.292,9 triliun atau naik 10,5 persen dari APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun, sementara anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.418,5 triliun atau naik Rp97,7 triliun atau 7,4 persen dari APBN-P 2011 Rp1.320,8 triiun

Dengan demikian, defisit RAPBN 2012 ditetapkan sebesar Rp125,6 triliun atau 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih rendah dibanding defisit pada APBN P 2011 Rp150,9 triliun atau 2,1 persen.

"Kita patut bersyukur masih mampu mengendalikan defisit dan menjaga ketahanan fiskal, di saat beberapa negara Eropa mengalami krisis fiskal dan utang pemerintah akibat kenaikan defisit mereka yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap PDB," katanya.

Pendapatan negara akan didominasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.019,3 triliun atau 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah, sehingga rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) 12,6 persen naik dari 12,2 persen. Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp272,7 triliun

Sedangkan untuk Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp1.418,5 triliun dengan alokasi untuk belanja Kementerian dan Lembaga Rp476,6 triliun, Belanja non-Kementerian dan Lembaga Rp477,6 triliun, dan Transfer ke daerah Rp464,4 triliun

Dijelaskan Presiden, untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah berencana menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin.

"Sumber utama pembiayaan dalam negeri, tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN, sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek," katanya.

Menurutnya, dengan langkah-langkah itulah, Pemerintah mengupayakan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari sekitar 25 persen pada akhir tahun 2011 menjadi sekitar 24 persen pada akhir 2012.

"Ini merupakan penurunan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan rasio utang tahun 2004 yang mencapai 57 persen. Penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB, insya Allah, dapat lebih memperkuat struktur ketahanan fiskal kita, sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Inilah bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan ekonomi nasional," katanya.
(D012)