Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menyatakan, Australia semestinya menolak menampung peminta suaka politik dan pelarisan separatis dari Indonesia, bukan sebaliknya justru menampung dan memberi fasilitas kepada mereka. "Dalam kunjungan tidak resmi saya ke Australia, dalam pertemuan dengan pimpinan parlemen Australia, waktu itu dibahas pentingnya saling menguatkan hubungan bertetangga secara damai dan menguatkan hak integrasi masing-masing," katanya di Jakarta, Kamis berkaitan dengan permintaan suaka politik dari 43 warga asal Papua. Nurwahid menyatakan, dalam pertemuan itu pihaknya telah meminta pimpinan parlemen Australia untuk bersungguh-sungguh menolak segala upaya separatis di Indonesia, baik dari yang berasal dari Aceh maupun dari Papua. Pimpinan MPR telah meminta jaminan agar Australia tidak melakukan campur tangan terhadap apapun yang terjadi di Indonesia dalam kaitan integritas NKRI. Apalagi mendukung dan memberi fasilitas terhadap gerakan separatis. "Saya berharap, kalaupun ada warga negara kita yang meminta suaka politik, maka yang perlu ditanyakan adalah dalam kerangka apa suaka politik itu dimintakan. Kalau permintaan suaka politik itu dalam rangka bagian dari separatisme, jelas sekali dan sangat penting Australia memahami perlunya hubungan baik bertetangga dengan Indonesia," katanya. Karena itu, kata Nurwahid, Australia semestinya tidak memberi suaka politik kepada peminta suaka politik karena mereka terkait separatisme. Jika Australia memberi suaka politik kepada mereka yang terkait separatisme, maka janji Australia untuk mendukung integasi Indonesia menjadi janji yang harus dipertanyakan kejujurannya. "Saya berharap persoalan ini diselesaikan secara damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing," katanya. Mengenai perlunya meninjau hubungan Indonesia terhadap Australia karena dianggap memberi fasilitas kepada peminta suaka politik terkait separatisme, Nurwahid menyatakan, hal itu perlu dilakukan sepanjang Australia belum memberikan sikap yang benar-benar tidak mendukung separatisme di Indonesia. Nurwahid berkata, "Indonesia perlu menjadikan peristiwa ini sebagai koreksi untuk memberi kepedulian yang lebih serius terhadap kesejahteraan dan keamanan bagi saudara-saudara yang ada di Papua," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006