DPR-Kemensos dorong penyaluran bansos PKH-BPNT tahap I tahun 2022

Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos), yakni pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2022.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, penyaluran bansos PKH dan BPNT tahun 2022 dilakukan serentak mulai Senin (21/2), dan diawasi secara simbolis di Kota Ternate, Maluku Utara; Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; dan Kota Medan, Sumatera Utara.

Penyaluran bansos di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan di Kantor Bupati, dan dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin.

Turut hadir di acara tersebut Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily, Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina, Achmad, Paryono, Hj. Lisda Hendrajoni, dan Muhamad Ali Ridha. Anggota dewan mengecek langsung pencairan bansos,serta menyerahkan bantuan ATENSI.

Di Kabupaten Manggarai Barat, PKH tahap 1 tahun 2022 yang dicairkan menjangkau 16.142 keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp15.030.900.000.

Sementara penyaluran bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako bulan Januari-Maret 2022 menjangkau 13.258 KPM dengan nilai Rp7.954.800.000. Kemudian untuk penyaluran BPNT tahun 2021 telah menjangkau sebanyak 1.172 KPM.

Diserahkan pula program bantuan sosial ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim-piatu (YaPi) yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 sebanyak 16 orang senilai Rp7.400.000. Sebanyak 13 anak Yatim Piatu (YaPi) yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 mendapatkan bantuan nutrisi senilai Rp3.900.000.

Selain itu juga disalurkan bantuan paket orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) kepada sebanyak 11 orang senilai Rp5.500.000. Untuk penyandang disabilitas fisik diberikan bantuan berupa kursi roda sebanyak 6 unit senilai Rp10.800.000, dan untuk penyandang disabilitas netra berupa tongkat adaptif sebanyak 10 unit.

Selanjutnya di Kota Medan, salur bansos dihadiri oleh 12 anggota Komisi VIII dipimpin oleh Hj. Endang Maria Astuti, dengan dihadiri Anggota Komisi VIII IGN Kesuma Kelakan, I Komang Koheri, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, M. Husni, Delmeria, Hj Sri Wulan, H Hasani Bin Zuber, Buchori Yusuf, dan Syaiful Rasyid.

Penyaluran bansos di Kota Medan juga dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BP3KS) Hartono Laras. Dilakukan pencairan bantuan PKH tahun 2022 untuk tahap I di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 190.981 KPM, dan secara simbolis untuk Kota Medan sebanyak 34.292 KPM dengan nilai Rp26.999.550.000.

Diserahkan pula bantuan Program Kewirausaan (prokus) bagi 12 Pondok Pesantren sebesar Rp507.370.700, bantuan untuk Yapi sebanyak 20 orang dari Sentra Bahagia dan Sentra Insyaf Medan.

Kemudian di Kota Ternate, anggota dewan yakni Samsu Niang, Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, Wastam, dan H. Muhammad Rizal hadir memastikan pencarian bansos bersama Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat.

Bantuan sosial yang disalurkan untuk Provinsi Maluku Utara yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan termin 1 sebesar Rp17.951.050.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako sebesar Rp11.035.200.000.

Dalam kesempatan itu, juga disalurkan bantuan dengan nilai total Rp29.693.563.000. Yakni sebanyak Rp707.313.000 terdiri dari program kewirausahaan sosial (prokus) sebesar Rp225.920.000, bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu (Yapi) Rp42.300.000, serta bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebesar Rp420.093.000.

Sementara untuk salur bansos tahun 2021, di beberapa daerah Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan masih banyak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalur, lantaran KPM yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.

Saat ini, pencairan bansos 2021 bersamaan dengan penyaluran bansos tahun 2022. Risma mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses salur bansos tidak melebihi bulan Maret 2022.

Sebab, bila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.

"Ya, karena kalau enggak selesai bulan Maret uangnya akan kembali ke negara. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut," kata Risma.