Pemerintah harus turun tangan terkait dengan minyak goreng karena nanti kalau UMKM terganggu, pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri yang akhirnya mengganggu pertumbuhan ekoPurwokerto (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Akhmad Darmawan mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan pasokan minyak goreng bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Pemerintah harus turun tangan terkait dengan minyak goreng karena nanti kalau UMKM terganggu, pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri yang akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi UMKM," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Ia mengatakan jika UMKM bermasalah, semua akan bermasalah karena bisnis tersebut berjalan dari hulu ke hilir.
Baca juga: Anggota DPR apresiasi Satgas Pangan ungkap penimbun minyak goreng
Dia mencontohkan jika pendanaan pelaku UMKM berasal dari perbankan dan mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit akibat usahanya tidak bisa berjalan seiring dengan kelangkaan minyak goreng, hal itu akan menimbulkan permasalahan.
"Kalau ada permasalahan dengan bank, akan berimbas kepada semua, akhirnya akan terjadi inflasi yang cukup lumayan. Apalagi inflasi biasanya terjadi ketika puasa dan sebagainya," kata Wakil Rektor UMP Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyahan itu.
Selain itu, kata dia, perilaku para pelaku usaha juga harus mampu didampingi oleh pemerintah karena jika tidak ada pendampingan, bisa mengakibatkan terjadi krisis.
Menurut dia, krisis bisa saja bermula dari salah satu komoditas pokok yang berimbas pada semua komoditas.
"Jadi, harus ada kebijakan khusus bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan minyak goreng sesuai kebutuhan. Kalau memang ada pembatasan bagi UMKM, ya jangan maksimal 2 liter per orang karena tentunya tidak akan mencukupi kebutuhan UMKM," kata Darmawan yang juga Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banyumas.
Dia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan analisis untuk mengetahui di mana sebenarnya letak kemacetan distribusi minyak goreng.
"Ini kan masalah saluran distribusi karena kalau kita lihat produksinya, sebenarnya kan tidak terjadi masalah. Mungkin ada orang-orang yang 'agak nakal' terkait dengan kelangkaan minyak goreng, ada saluran distribusi yang tersumbat," katanya.
Baca juga: Kemendag gelar operasi pasar 18 ton minyak goreng di Semarang
Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian semestinya bisa mengatasi permasalahan yang sebenarnya merupakan hal sepele.
Selain itu, kata dia, masyarakat juga sebaiknya bersikap santai dalam menyikapi permasalahan minyak goreng di pasaran.
"Ini sebenarnya kan masyarakat terpengaruh dengan psikologis perdagangan. Mestinya masyarakat santai-santai sajalah, enggak usah terpengaruh, karena tidak semua harus menggunakan minyak goreng, kecuali memang yang industri rumah tangga dan sebagainya," katanya.
Menurut dia, kondisi sekarang seperti dibuat masyarakat menjadi panik dan sebagainya, sehingga seolah-olah minyak goreng itu akan habis, padahal tidak demikian.
Ia mengatakan jika masyarakat bisa menahan diri dan bersikap santai, sebenarnya tidak masalah karena yang tersumbat di jalur distribusinya.
"Seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang-orang kuat yang bermain di distribusi ini (minyak goreng, red.) karena mungkin menghadapi puasa dan lebaran, ini kan nanti harapannya kalau permintaannya tinggi, barang enggak ada, harga akan melonjak tinggi," katanya.
Meskipun menganut harga pasar, dia mengatakan pemerintah semestinya mengendalikan stok dan aliran distribusi minyak goreng yang baik. "Kemudian, masyarakat jangan terlampau panik dengan masalah minyak goreng, sehingga nanti akan teratasi dengan lebih cepat," kata Darmawan.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
