...Januari lalu telah dilaksanakan pula appraisal mission proyek Eco Fishing Port dan saat ini dalam proses penyusunan loan agremeent. ...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan menjadi Eco Fishing Port atau pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan sebagai upaya mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur yang berlaku mulai 2022.

"Survei kelayakan dan kunjungan lapangan telah dilakukan. Januari lalu telah dilaksanakan pula appraisal mission proyek Eco Fishing Port dan saat ini dalam proses penyusunan loan agremeent. Semoga dapat segera ditandatangani dan proses pembangunan dapat dilakukan akhir tahun," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Muhammad Zaini menjelaskan pembangunan Eco Fishing Port di PPS Belawan di Sumatera Utara dilaksanakan menggunakan mekanisme pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) yang difasilitasi the Agence Française de Développement (AFD).

Baca juga: Beres-beres pelabuhan perikanan guna bidik PNBP Rp12 triliun pada 2024

Dengan konsep Eco Fishing port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan.

Selain itu, ujar dia, hal tersebut juga menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan, dan mutu guna menunjang kelancaran ekspor.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan Henry M. Batubara menyampaikan banjir air rob akibat laut pasang menjadi kendala yang rutin dialami di pelabuhan perikanan. Selain itu juga belum optimalnya fasilitas yang ada saat ini, seperti jalan dan dermaga.

Baca juga: KKP perkuat pengawasan berbasis risiko kawal perikanan budi daya

PPS Belawan saat ini menggunakan sebagian lahan PT Perikanan Indonesia (Perindo), namun nantinya akan membuka lahan baru dengan dukungan AFD. Dengan pengembangan ini, ke depannya PPS Belawan dapat menampung lebih banyak kapal perikanan yang beroperasi di perairan Selat Malaka.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan dukungannya kepada program pengembangan pelabuhan perikanan yang dilakukan KKP. Ia juga meminta agar pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan, termasuk pengelolaan lahan dengan PT Perindo.

"Harus segera diselesaikan, kami akan bahas dalam rapat kerja di pusat nantinya agar mendukung pula program peningkatan kesejahteraan nelayan lainnya. Terima kasih juga untuk masukan dan aspirasi para nelayan, kami tampung dan akan ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung terwujudnya penangkapan ikan terukur.

Kebijakan penangkapan ikan terukur, menurut dia, akan memberikan efek berganda bagi pembangunan nasional serta mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan dan industri perikanan.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022