Anggota DPD apresiasi pengerukan Kali Mampang rampung 100 persen

Jangan menggunakan daerah aliran sungai dan membuang sampah sembarangan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI Sylviana Murni mengapresiasi pengerukan Kali Mampang di Jalan Pondok Jaya X, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang telah rampung 100 persen.

Menurut Sylvi, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama seluruh jajaran, khususnya Dinas Sumber Daya Air, telah bekerja dengan luar biasa untuk mengatasi genangan air dan banjir di sekitar Kali Mampang.

"Sangat patut diapresiasi, pengerukan Kali Mampang yang sudah berjalan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah bekerja dengan baik dalam upaya mengatasi banjir sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ujar Sylvi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI.

Sylvi menjelaskan berbagai hal upaya Pemrov DKI Jakarta mengatasi banjir, seperti memperbanyak daerah resapan air, membangun polder, melakukan pengerukan kali sungai, embung (cekungan penampung air), dan waduk, bahkan Gerebek Lumpur (pengerukan sedimen lumpur dan sampah pada saluran air) memang merupakan upaya mencegah banjir.

"Saya merasa optimistis pasti akan ada solusi dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang saya sebut tiga pilar, yakni pemerintah, baik pusat maupun daerah, swasta, dan masyarakat. Nanti langkah per langkah akan terselesaikan," ucap Sylvi.

Sylvi memandang DKI Jakarta tidak bisa secara sendiri mengatasi persoalan banjir akibat tingginya debit air dari wilayah hulu. Hal tersebut disebabkan oleh wilayah hulu yang sudah banyak dialihfungsikan lahannya dari resapan menjadi hunian.

"Perlu kerja sama dari Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) untuk mengatasi banjir ini. Bayangkan, kalau waduk di luar itu sampai 100 hektare akan sangat besar pengurangan banjir," ujarnya.

Dikatakan pula bahwa keberadaan program penghijauan di wilayah hulu serta revitalisasi waduk-waduk perlu dilakukan secara lebih masif sehingga debit air yang masuk ke Jakarta menuju pesisir atau laut akan lebih banyak berkurang.

"Revitalisasi sesuai dengan arahan para pakar sangat diperlukan sehingga saat musim hujan tidak banjir dan saat musim kemarau tidak terjadi kekeringan," kata Sylvi.

Di samping itu, dia pun berharap penanganan persoalan banjir jangan sampai dipolitisasi. Semua pihak sudah sepatutnya berkolaborasi melakukan yang terbaik berkenaan dengan cara mengembalikan fungsi sungai dan sebagainya.

Jakarta pun, kata Sylvi, menghadapi persoalan banjir di wilayah pesisir yang kerap terjadi.

Untuk itu, dia pun mengingatkan agar upaya mengatasi banjir dari Pemprov DKI Jakarta di wilayah pesisir bisa terus dilakukan.

"Saya berharap keberlanjutan proyek tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta bisa segera dituntaskan. Saya lihat pengerjaan tanggul ini 'kan ada perencanaannya. Kami bagian pengingat bahwa memang ini sampai di sini, bagaimana langkah berikutnya," ujarnya

Selain itu, Sylvi juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa upaya yang tidak kalah penting untuk mengatasi banjir adalah sosialisasi dan peran serta dari masyarakat.

"Sosialisasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Jangan menggunakan daerah aliran sungai dan membuang sampah sembarangan," ucapnya.