Moskow (ANTARA) - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (21/2) menandatangani dua dekret yang mengakui "Republik Rakyat Lugansk (RRL)" dan "Republik Rakyat Donetsk (RRD)" sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Pada sebuah upacara yang diadakan di Kremlin, Putin juga menandatangani Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Saling Membantu antara Rusia dengan "RRL" dan "RRD" bersama kepala kedua "republik" tersebut, menurut pernyataan Kremlin..
"Saya menganggap perlu untuk membuat keputusan yang sudah lama tertunda, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan 'RRL' dan 'RRD'," tandas Putin dalam sebuah pidato negara yang disiarkan melalui televisi.
"Rusia telah mengerahkan segala upaya untuk menjaga integritas teritorial Ukraina" dengan memperjuangkan implementasi perjanjian Minsk 2015, tetapi semua upaya tersebut berakhir sia-sia, katanya kepada publik.
Menurut Putin, hampir setiap hari ada penembakan yang dilakukan Ukraina terhadap permukiman di Donbass dan "tampaknya tidak akan berakhir."
Krisis keamanan Eropa tersebut terjadi akibat ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke arah timur, yang telah menyebabkan hilangnya rasa saling percaya dengan Rusia, seperti ditekankan Putin.
Dirinya menyebut hanya "tinggal menunggu waktu saja" bagi NATO untuk menerima Ukraina sebagai negara anggota dan kemudian membangun fasilitas di wilayahnya sehingga tingkat ancaman militer terhadap Rusia akan meningkat drastis.
Ketika Moskow meminta jaminan keamanan kepada Amerika Serikat dan NATO, negara-negara Barat justru mengabaikan kekhawatiran mendasar Rusia dan tidak ada respons dari mereka, ujar Putin.
Dalam kondisi seperti itu, Rusia "memiliki hak untuk mengambil tindakan balasan guna memastikan keamanannya sendiri," kata sang presiden.
Putin mengatakan dirinya sadar bahwa Barat sedang mencoba kembali "memeras" Rusia dengan sanksi. Namun, dia yakin bahwa sanksi-sanksi itu akan terus berlanjut hanya karena Rusia eksis, terlepas dari situasi di Ukraina.
Setelah mengakui kemerdekaan "RRL" dan "RRD", Putin menginstruksikan angkatan bersenjata Rusia untuk memastikan perdamaian di kedua "negara" itu.
Sebelumnya pada hari yang sama, Dewan Keamanan Rusia menggelar sebuah pertemuan luar biasa, ketika para pejabat tinggi negara itu mendukung pengakuan kedua "republik" tersebut.
Pada Senin malam waktu setempat, Putin melakukan percakapan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang "menyatakan kekecewaan mereka" dengan rencana Putin untuk mengakui "RRL" dan "RRD", tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk terus melanjutkan kontak, menurut pernyataan Kremlin.
Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
