Anggota DPR: Pemda harus jemput bola tingkatkan vaksinasi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mengatakan pemerintah daerah harus terus melakukan strategi jemput bola dan dari pintu ke pintu untuk meningkatkan vaksinasi COVID-19 sehingga vaksin tidak menumpuk dan menghindari kedaluwarsa.

Elva Hartati kepada wartawan di Jakarta, Senin mengatakan tata kelola vaksin harus terus dibenahi termasuk rantai distribusi dan rantai dinginnya.

Ia menyarankan pemda provinsi harus segera melakukan koordinasi yang masif dengan pemda kabupaten/kota dan sebaliknya sehingga tidak saling tunggu.

"Pemda harus terus melakukan strategi jemput bola dan door to door untuk meningkatkan vaksinasi sehingga vaksin tidak menumpuk," tutur Elva.

Dia mengatakan COVID-19 tidak bisa dianggap enteng walaupun banyak yang menyamakan dengan flu. Varian Omicron menurutnya harus dipahami sebagai varian COVID-19 yang sangat mudah menular.

"Dan jika orang tua kita dan mereka yang mempunyai komorbid, akibatnya bisa sangat fatal, terutama bagi yang belum divaksin," ucap dia.

Baca juga: Pengusaha : Capaian vaksinasi dorong masyarakat mulai berani masuk mal

Baca juga: Vaksinasi dan gonjang ganjing berdamai dengan COVID-19

Untuk itu, kata dia, Komisi IX DPR tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk segera vaksin.

"Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayangi sampai sadar bahwa COVID-19 ini serius,” ujar Elva.

Dia melihat pemerintah pusat menerima laporan dari pemda melalui laporan harian. Dia juga menyarankan agar pemerintah pusat sebaiknya meningkatkan sampling acak ke sentra-sentra vaksinasi untuk memantau pelaksanaan di lapangan.

"Pemerintah pusat bisa juga memaksimalkan laporan dari masyarakat dengan membuka desk secara virtual. Ada banyak cara inovasi untuk percepatan program vaksinasi,” ucap Elva.

Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menilai pelaksanaan vaksinasi yang baik dan cepat hanya dapat terjadi jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saat ini pemerintah pusat sudah baik dalam penyediaan dan alokasi stok vaksin," katanya.

Dia juga menilai pelaksanaan di kabupaten/kota sebagian besar sudah baik tetapi ada beberapa kabupaten/kota yang lambat vaksinasinya. Daerah tersebut perlu dipantau masalah yang dihadapi dan solusi nya yang dibutuhkan.

"Pada rapat koordinasi mingguan, tiap kabupaten/kota yang cakupan rendah dibahas dan dicarikan solusi yang disepakati untuk segera dilaksanakan," tutur Iwan.

Baca juga: Menko Luhut: Indonesia tak perlu latah berlakukan transisi ke endemik

Maka itu, menurut dia jumlah orang yang divaksinasi harus terus dikejar. Peningkatan cakupan yang lambat sering terjadi pada lansia karena kesulitan mereka untuk datang ke tempat vaksinasi.

"Dalam kondisi ini pemda harus lebih aktif untuk mendatangi mereka langsung ke rumah-rumah," tambahnya.

Dia menyampaikan data di Indonesia, baik saat periode Delta maupun Omicron menunjukkan orang yang belum divaksinasi, risiko untuk menjadi berat dan meninggal 5-15 kali tergantung umur dan komorbid lebih tinggi dari yang sudah divaksinasi 2 dosis.

"Jadi vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah terbukti bermanfaat untuk mencegah terjadinya keparahan dan meninggal karena COVID-19. Masyarakat perlu menyadari ini dan saat ini komunikasi tentang manfaat vaksinasi ini juga semakin ditingkatkan oleh Kemenkes," ujarnya.