Industri Unggas Diminta Tak Tergantung Asing

Jakarta (ANTARA News) - Industri Unggas di dalam negeri hendaknya mampu berswasembada sendiri tanpa harus bergantung kepada asing, agar ketahanan pangan di Indonesia menjadi kuat, kata Perwakilan Pengusaha Industri Unggas, Elisina Desiree.

Menurut dia, industri unggas nasional masih sangat tergantung dengan industri lainnya terutama pertanian. Pasalnya, pembuatan pakan ternak unggas terutama jagung sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan impor dan bukan dari dari petani dalam negeri.

"Ada masalah industri perunggasan antara lain masih tergantung dengan industri pertanian, salah satunya dari ketersediaan pakan yang tergantung dari jagung. Sementara Jagung sangat tergantung dari pasokan jagung impor," ungkap Elisina usai diskusi panel tentang "Masa Depan Industri Unggas di Indonesia" yang diprakarsai oleh Indonesia Dutch Partnership (IDP) di Jakarta, kemarin.

Pimpinan PT Sierad Produce tersebut mengharapkan, pemerintah dan maupun pengusaha di sektor pertanian dapat membantu permasalahan industri unggas. Salah satu caranya adalah dengan menjamin ketersediaan bahan pembuat pakan, termasuk menjaga kualitasnya.

"Kami ingin pemerintah dan sektor pertanian membantu kualitas pakan setara dengan bahan yang diimpor dengan harga yang lebih kompetitif. Peternakan dan harga ayam akan membaik, itu juga membuka income negara dari sektor pertanian. Saya yakin kerjasama yang baik akan mewujudkan tidak hanya swasembada pangan tetapi juga swasembada pakan," katanya.

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB), I Wayan Teguh Wibawan menyatakan senada bahwa lemahnya industri perunggasan di Indonesia akan mengancam ketahanan pangan.

"Ledakan penduduk empat juta per tahun harus diimbangi dengan kemajuan industri perunggasan. Kalau tidak serius, industri perunggasan akan sangat rapuh," katanya.

Wayan mengatakan, 70 persen komponen produksi berasal dari luar negeri. Kondisi itu semestinya menjadi perhatian pemerintah. "Kalau tidak hati-hati akan ada bencana terkait ketersediaan protein unggas yang akan mengancam ketahanan pangan," ujaranya.

Sementara itu, Ivo Claassen dari Indonesia Dutch Partnership (IDP) menyatakan optimis industri perunggasan akan menjadi fokus pemerintah. "Saya harap pemerintah dan semua pihak akan membangun kekuatan ketersediaan unggas untuk membangun produksi dan memperkuat ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia," katanya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merekomendasikan adanya pengawasan hewan unggas yang lebih ketat. Pasalnya, saat ini di Indonesia masih terkendala soal bagaimana pemerataan akses masyarakat terhadap ketersediaan unggas. Belum lagi soal keandalan kaitannya dengan apakah hewan unggas sudah memenuhi standar konsumsi serta keterjangkauan harga.

"Rekomendasi YLKI tak lepas dari pengawssan, ini urusan wajib pemerintah Kabupaten/Kota. Nanti akan mucul fungsi engawasan ada petugas dan ada anggaran. Pengawasan sekarang kan sporadis menjelang lebaran saja," kata Ketua Harian YLKI, Sudaryatmo.(*)