Anggota dewan gubernur Fed ungkap peran uang digital bank sentral AS

New York (ANTARA) - Anggota Dewan Gubernur Federal Reserve Lael Brainard pada Jumat (18/2/2022) mengemukakan sebuah kasus untuk peran mata uang digital bank sentral (CBDC) AS dapat berperan dalam memperkuat stabilitas keuangan karena penggunaan stablecoin dan mata uang kripto meningkat dan negara-negara lain mengeluarkan CBDC mereka sendiri.

"Sangat penting bagi pembuat kebijakan, termasuk Federal Reserve, merencanakan masa depan sistem pembayaran dan mempertimbangkan berbagai opsi yang memungkinkan untuk mengedepankan potensi manfaat teknologi baru, sambil menjaga stabilitas," kata Brainard dalam sambutannya yang disiapkan untuk disampaikan ke Forum Kebijakan Moneter AS di New York.

"CBDC AS dapat menjadi salah satu cara potensial untuk memastikan bahwa orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan dolar dapat terus mengandalkan kekuatan dan keamanan mata uang AS untuk bertransaksi dan menjalankan bisnis dalam sistem keuangan digital."

Pembuat kebijakan Fed terpecah atas kebutuhan mata uang digital bank sentral, bahkan ketika banyak bank sentral lainnya secara global mendesak rencana tersebut.

Brainard telah muncul sebagai pendukung gagasan tersebut, meskipun dalam sambutannya dia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak potensial dari CBDC AS daripada membuat klaim langsung tentang perlu mengadopsinya.

“Penting untuk mempertimbangkan bagaimana bentuk baru dari aset kripto dan uang digital dapat mempengaruhi tanggung jawab Federal Reserve guna menjaga stabilitas keuangan, sistem pembayaran yang aman dan efisien, akses rumah tangga dan bisnis ke uang bank sentral yang aman, dan lapangan kerja maksimum dan stabilitas harga,” katanya.

Pendukung CBDC tersebut mengatakan itu bisa merampingkan sistem pembayaran, meningkatkan inklusi keuangan dan bahkan meningkatkan stabilitas keuangan, sementara yang lain khawatir tentang biaya, termasuk masalah privasi.

Pada satu titik pembuat kebijakan Fed tampaknya setuju bahwa The Fed tidak akan meluncurkannya tanpa dukungan yang jelas dari Gedung Putih dan Kongres, pembuat kebijakan telah mengindikasikan.