Wagub: Tingkat keterisian tempat tidur di RS Jabar capai 25,91 persen

Bandung (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melaporkan angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate, BOR) di Jawa Barat mencapai 25,91 persen, dengan wilayah sebaran COVID-19 tertinggi di kawasan Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya.

Wagub Uu, Kamis, di Bandung, mengatakan Pemda Provinsi Jabar sudah mempersiapkan seluruh keperluan sarana prasarana jika terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Hal ini karena sebanyak 17 kabupaten/kota di Jabar kembali ke level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan sembilan kabupaten/ kota di level dua Kabupaten Pangandaran menjadi satu-satunya wilayah yang berada di level satu.

"Update hari ini, jika mengacu pada kapasitas maksimal rumah sakit (19.695 Tempat Tidur). BOR di Jabar 25,91 persen (persentase ini masih di bawah standar WHO 60 persen)," ujar dia.

"Kami sudah mempersiapkan 23 tempat isolasi terpadu (isoter), sehingga apabila ada kenaikan kasus tidak akan panik seperti sebelumnya," katanya.

Dia tetap mengimbau agar masyarakat tidak lalai dalam memperketat protokol kesehatan.

Menurutnya, peningkatan kasus terkonfirmasi yang terjadi selama satu pekan ini salah satunya akibat kelalaian masyarakat.

Untuk itu, Uu meminta Pimpinan Daerah kabupaten/kota dan Satgas COVID-19 dapat menggebyarkan kembali sosialisasi prokes dan vaksinasi, di samping memperbanyak pengetesan, baik dengan antigen, maupun PCR.

"Alasan meningkatnya kembali kasus COVID-19 karena adanya kelalaian masyarakat, mungkin juga dari satgas dan pemerintah daerah. Mungkin masyarakat sudah mulai bosan dengan keadaan saat ini, tetapi pemda provinsi pemkot, pemkab, dan satgas tidak akan bosan menangani kasus COVID-19," katanya.

Terkait vaksinasi, Uu menyebutkan di Jabar masih ada ketidaksesuaian data antara Pemprov dan pemda kabupaten/kota.

"Seperti Kabupaten Cianjur, data di kami baru sekitar 50 persen, ternyata sudah di atas 80 persen," kata Pak Uu.

"Oleh karena itu, tugas kami dari Pemda Provinsi, pemkot dan pemkab untuk mencocokkan data, sehingga dapat diperoleh data yang akurat," ujarnya.*