Sumsel pastikan rencana perlindungan gambut masuk dalam RPJMD

Palembang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan memastikan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) akan menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fungsional Perencanaan Madya Bappeda Sumsel Sri Widayanti di Palembang, Kamis, mengatakan, bukan hanya itu, RPPEG juga dapat dijadikan landasan dalam perevisian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk itu, pemerintah sangat mengharapkan multi pihak yang terlibat dalam penyusunan RPPEG ini dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran, analisis, data dan lainnya.

Hal ini juga mengacu pada Permen LHK No. 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

“Salah satu prinsip dalam penyusunan dokumen RPPEG adalah bersifat partisipatif melibatkan para pihak,” kata dia dalam acara pemantapan penyusunan RPPEG Sumsel.

Oleh karena itu, penggalian opini dilakukan Sumsel dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan mengelompokkan para multi pihak dalam beberapa klaster, yakni pemerintah, swasta, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, dengan fasilitasi dari DLHP Sumsel, Forum DAS Sumsel, dan ICRAF Indonesia, 17-18 Februari 2022.

“Harapannya, dengan merangkul semua pemangku kepentingan, maka dokumen RPPEG ini nantinya dapat dijadikan landasan bagi daerah untuk mengelola lingkungan,,” kata dia.

Beberapa hal yang perlu ditekankan yakni penyusunan dokumen RPPEG ini, menurutnya semua pihak harus memperhatikan isu-isu terkini seperti Sustainable Development Goals (SDGs), perubahan iklm dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Selain itu, juga harus memperhatikan kenyataan yang ada (existing) di ekosistem gambut, yang mana Sumsel memiliki tanah gambut seluas 0,769 juta hektare atau 16,3 persen dari total luas daerah yang tersebar di lima kabupaten yakni Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas.

Dan, memperhatikan mengenai Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) karena mencapai 2,09 juta hektare atau 24 persen dari luas Sumsel.

Sumsel memiliki 36 KHG yang tersebar di tujuh kabupaten meliputi Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Empat KHG diantaranya berada di kawasan lintas kabupaten.

Sementara itu, Perwakilan dari Forum Daerah Aliran Sungai Sumsel, Joko, mengatakan, saat ini penyusunan dokumen RPPEG Sumsel sudah memasuki bab III.

Sebenarnya Sumsel juga dikejar waktu untuk menyelesaikannya karena dokumen ini juga dijadikan rujukan dalam pembuatan RPPEG tingkat nasional pada 2022.

“Saat ini masukan dari daerah sangat dinantikan, seperti dari pemerintah daerah mengenai kebijakan, peneliti terkait riset gambut, dan LSM mengenai informasi terkait pendampingan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan gambut,” kata dia.