Menko Airlangga resmi buka pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23

Gelombang 23 dibuka dengan kuota sebanyak 500.000 orang. Gelombang selanjutnya akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membuka pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 dengan kuota 500 ribu orang.

"Gelombang 23 dibuka dengan kuota sebanyak 500.000 orang. Gelombang selanjutnya akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama," kata Airlangga dalam keterangan pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Menurutnya Komite Kartu Prakerja juga telah memutuskan untuk memprioritaskan pendaftar dari 212 kabupaten dan kota dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

"Diharapkan melalui bantuan Kartu Prakerja dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk dapat terlepas dari jerat kemiskinan ekstrem," imbuh Airlangga.

Baca juga: Bappenas: Penyaluran bansos digital Kartu Prakerja mesti dicontoh

Selain itu, Program Kartu Prakerja juga akan memberikan alokasi khusus kepada 50.000 calon Pekerja Migran Indonesia.

"Pelatihan Kartu Prakerja diharapkan dapat melengkapi kompetensi yang dimiliki oleh para calon pekerja migran Indonesia saat bekerja di negara tujuan masing-masing," ucapnya.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi Program Kartu Prakerja www.prakerja.go.id. Bagi pendaftar yang lolos sebagai penerima, Airlangga meminta dapat segera memilih pelatihan yang benar-benar dibutuhkan dengan memanfaatkan fitur 'pencarian pelatihan' di dashboard.

"Jika telah menyelesaikan pelatihan, manfaatkan fitur 'rekomendasi pekerjaan' untuk melihat lowongan kerja yang sesuai dengan kompetensi dan pelatihan yang telah diselesaikan. Penerima Kartu Prakerja dapat memanfaatkan dengan melampirkan sertifikat pelatihan Pra Kerja untuk melamar pekerjaan," ucapnya.

Baca juga: Direktur PMO: Penting kolaborasi dengan swasta untuk Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja juga akan membuat penawaran dan permintaan tenaga kerja lebih terhubung.

"Dengan teknologi digital, Kartu Prakerja mentransformasi layanan publik dan membentuk kebiasaan baru atau new normal bagi masyarakat untuk selalu belajar," katanya.