Andi Akmal minta pemerintah lakukan tindakan terukur kendalikan pangan

Terbukti bahwa negeri penghasil CPO terbesar di dunia tetapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng yang terjangkau.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melakukan tindakan terukur dalam pengendalian harga bahan pangan pokok.

"Pasalnya, harga pangan pokok seperti minyak goreng telah sejak akhir tahun lalu bergejolak hingga kini sudah lebih dari 3 bulan tidak ada penyelesaian yang signifikan," ucap Akmal melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah dapat segera menstabilkan harga pangan pokok tersebut sebelum memasuki bulan puasa dan Idulfitri.

Dalam kondisi normal saja, kata dia, terjadi lonjakan harga, apalagi kondisi saat ini yang masih situasi pandemi, situasi cuaca kurang bersahabat efek perdagangan luar negeri yang kurang kondusif dan kondisi pupuk sebagai pendukung utama produksi pangan masih kacau.

"Negara ini akan menghadapi ketidakpastian persoalan pangan yang sangat sulit dikendalikan," tuturnya.

Ia juga mengharapkan pemerintah tidak hanya menjamin stok pangan pokok, termasuk beras dan minyak goreng aman pada bulan Ramadan hingga Idulfitri, tetapi ada tindak lanjut yang sangat penting setelah ketersediaan cukup.

Akmal mencontohkan pola distribusi yang baik sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan stok antara daerah kota besar dan perdesaan maupun antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Yang paling penting adalah harganya, mesti terjangkau oleh masyarakat luas. Jangan sampai orang-orang tertentu saja menikmati pangan yang layak di tengah bangsa yang kaya raya sumber daya alamnya ini," ucap Akmal.

Ia juga menyinggung soal para petani dalam negeri yang makin berat menanggung beban karena makin banyak menghadapi berbagai persoalan.

Selain itu, kata dia, masyarakat sebagai konsumen pun juga makin berat dengan rendahnya daya beli dengan naiknya berbagai komoditas seperti minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng kemasan premium, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang merah putih, dan kedelai sebagai bahan baku tahu tempe.

Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan II itu memandang perlu ada sinkronisasi yang baik antarlembaga pemerintah yang memengaruhi tata kelola pangan agar mampu memberi solusi terkait dengan persoalan pangan pokok.

"Terbukti bahwa negeri penghasil CPO terbesar di dunia tetapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng yang terjangkau," katanya.

Makin hari, menurut Akmal, persoalan pangan ini menjadi sangat serius sehingga perlu tindakan besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan satu per satu mulai dari persoalan harga, ketersediaan hingga manajemen logistik persebaran ke seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, dia menilai adanya perhatian dari seluruh institusi untuk memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung akan makin mempercepat penyelesaian persoalan pangan tersebut.