Puan Maharani sebut pemindahan IKN langkah pembaharuan

Samarinda (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemindahan ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan satu langkah pembaruan yang patut mendapat dukungan segenap anak bangsa.

Puan mengatakan keberadaan IKN Nusantara bukan hanya soal pindah Istana Negara dan pemerintahan Indonesia, tapi terpenting dari itu adalah pemerataan pembangunan yang bukan lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.

"Satu hal yang saya pahami dari pemindahan IKN ini adalah bagaimana negara hadir bukan hanya di Jawa, tapi juga wilayah lainnya di Indonesia. Dan Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara yang menjadi pilihan," kata Puan Maharani dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Rabu.

Puan meyakini, IKN baru nanti akan menjadi cerminan ibu kota negara yang ramah lingkungan, modern, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan IKN baru ini menjadi yang pertama sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, IKN baru ini sangat ideal bagi Indonesia. IKN akan menjadi wajah kemajuan Indonesia masa depan.

"Ini akan menjadi IKN yang ideal bagi Indonesia masa depan. Wajah Indonesia yang dikagumi bangsa lain di dunia," ujarnya.

Namun demikian, pembangunan IKN pengganti Jakarta itu kata Puan tidak akan tercapai dalam waktu segera. IKN tidak akan rampung dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan.

Pembangunan IKN akan membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu dibutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa untuk mencapai rencana besar ini.

Puan juga memastikan IKN akan dibangun terintegrasi bukan hanya di lingkup pemerintah dan keamanan negara (TNI/Polri), tapi juga menyatu dengan masyarakat dan alam.

Terakhir, Puan mengingatkan meski proses pembangunan IKN adalah kewenangan eksekutif, sinergi dan komunikasi dengan legislatif dan elemen bangsa lainnya harus tetap dilakukan dengan baik.

Kunjungan Puan Maharani ke IKN dilakukan bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Hadir mendampingi Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto dan Plt Bupati PPU M Hamdam.