"Disadari atau tidak, pimpinan dan pejabat di KPK telah melemahkan peran institusi pemberantasan korupsi itu," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, klaim mengenai adanya serangan balik dari koruptor merupakan alibi yang dibuat untuk menutup-nutupi perilaku pejabat di KPK.
Anggota Komisi III DPR RI ini membenarkan adanya kemarahan dari para koruptor terhadap KPK, tapi bukan kemarahan para koruptor itu yang membuat KPK menjadi lemah.
"Perilaku pejabat di KPK yang menempatkan institusi penegak hukum ini selalu berada dalam bayang-bayang tekanan, baik tekanan dari penguasa, kekuatan politik maupun tekanan dari institusi penegak hukum lain," katanya.
Bambang menambahkan, peristiwa yang terjadi di balik drama "Cicak versus Buaya" menggambarkan bagaimana KPK harus berada di bawah tekanan pihak lain.
Karena itu, Bambang berharap, momentum seleksi calon pimpinan KPK saat ini ini bisa mendorong pemerintah dan DPR RI melakukan koreksi atas mekanisme penetapan calon pimpinan KPK, agar publik tidak curiga bahwa pemerintah dan DPR punya kepentingan terselubung.
Ia mengusulkan pemerintah dan DPR RI menyertakan partisipasi pihak ketiga yang independen untuk turut menelaah kelayakan dan kepatutan setiap figur calon pimpinan KPK.
"Kalau ingin mewujudkan KPK yang kuat dan independen, kepemimpinan KPK harus dipercayakan kepada figur yang memiliki reputasi baik dan integritasnya sudah teruji oleh publik, bukan hanya diuji oleh Pansel bentukan pemerintah," katanya.
Bambang mengusulkan, hendaknya Pansel calon pimpinan KPK jangan lagi mengajukan orang-orang yang berpotensi akan memiliki masalah hukum.
Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau kesediaan penguasa dan kekuatan politik untuk berhenti melakukan intervensi terhadap KPK.
Jika ada oknum KPK yang bermasalah, kata dia, jangan lembaga KPK yang disandera.
"Penyanderaan oleh penguasa dan kekuatan politik itulah yang sebenarnya menjadi sumber masalah pelemahan KPK," kata Bambang.(*)
(T.R024/S023)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
