Atut Gandeng Bank Jabar Berdayakan UMKM Banten

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tengah mempersiapkan rencana menggandeng PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank Jabar Banten) untuk bermitra dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Mekarjaya, Pandeglang, Sabtu (6/8), Atut mengatakan bahwa pihaknya siap mempertemukan langsung antara para pelaku usaha UMKM dengan Bank Jabar guna penyaluran kredit itu.

"Lalu ke depannya dapat direncanakan kemitraan mengenai penyaluran kredit usaha mikro. Rencana ini akan dapat cepat terwujud apabila tingkat pengembalian pinjaman di atas 80 persen," kata Gubernur dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Atut mendorong para pelaku PNPM Mandiri di Mekarjaya meningkatkan kinerjanya agar pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat melampaui 80 persen. "Program SPP di seluruh kecamatan, termasuk Mekarjaya, telah memperlihatkan kinerja positif. Tapi jangan cepat puas, tingkatkan terus," tambah Ratu Atut.

Mekarjaya merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Cimanuk, lima tahun lalu yang meliputi delapan desa.

Menurut Gubernur, SPP telah memberikan dampak positif terhadap upaya menanggulangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Bahkan, program ini terbukti efektif memberdayakan perempuan, terutama dalam membantu perekonomian keluarga.

"Pinjaman berkisar antara 500 ribu hingga 2 juta rupiah, pada umumnya dipergunakan untuk membuka usaha rumahan sehingga kaum perempuan dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Gubernur minta ditingkatkan terus anggota SPP," katanya.

Pada kesempayan itu, Atut juga memberikan semangat kepada para guru di Mekarjaya untuk kuliah lagi agar dapat mencapai jenjang pendidikan S1. Gelar tersebut merupakan syarat utama bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para guru.

"Pemerintah provinsi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menambah kuota sertifikasi dari pemerintah pusat. Untuk tahun ini Banten mendapat jatah 8000 lebih sertifikasi, sedangkan tahun depat diperkirakan mengalami peningkatkan hingga 100 persen lebih," tutur Gubernur.(*)
(T.D011/A026)