Anggota DPR minta Kemlu evakuasi WNI di Ukraina

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Hasby Anshory meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Ukraina apabila situasi antara Pemerintah Rusia dan Ukraina memanas.

"Segera tinggalkan Ukraina jika situasi kurang baik," kata Hasby dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Anggota Fraksi Partai NasDem itu meminta KBRI di Ukraina benar-benar melakukan monitor keadaan WNI.

"Jangan sampai monitor yang dilakukan tidak akurat karena akan membahayakan WNI di Ukraina. Jiwa warga Indonesia sangat berharga karenanya harus benar-benar dilindungi," kata Hasby.

Baca juga: Ketegangan Rusia-Ukraina, Kemlu pastikan kondisi WNI aman

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Hubungan Luar Negeri Martin Manurung meminta Kemenlu untuk mengantisipasi ketegangan yang terjadi di Ukraina dan Rusia.

"Harus dipikirkan langkah-langkahnya dengan segera. Jika perlu memang dilakukan evakuasi WNI di sana (Ukraina)," ujar Martin.

Dengan memburuknya komunikasi di Ukraina, Martin mengusulkan Pemerintah Indonesia agar perlu memainkan perannya dalam kancah dunia. Indonesia dengan politik internasioalnya yang bebas aktif untuk melakukan komunikasi, baik kepada Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden AS Joe Biden.

"Setahu saya kedua presiden ini sangat menghormati Indonesia dan Presiden Jokowi," harapnya.

Apalagi saat ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20 sehingga menjadi lebih strategis untuk melakukan peran-peran diplomasi atau menjalin komunikasi dengan negara yang menjadi aliansi NATO maupun Rusia guna menghindari ketegangan dan tingginya eskalasi yang terjadi di Ukraina.

Baca juga: Sekjen PBB khawatir, perang tidak bisa dicegah di Ukraina

Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan dirinya sangat khawatir soal peningkatan ketegangan soal Ukraina dan "spekulasi yang meningkat" bahwa konflik militer akan terjadi.

Ia mendesak para pemimpin dunia untuk menggencarkan diplomasi guna menenangkan keadaan.

"Bahkan kemungkinan tentang konfrontasi yang membawa bencana seperti itu tidak bisa kita terima," kata Guterres kepada pers Senin (14/2), setelah makan siang dengan para duta besar negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Baca juga: Erdogan: Turki tidak inginkan perang antara Rusia dan Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Senin, mengatakan ia mendengar kabar bahwa Rusia akan melakukan serangan pada Rabu (16/2).

Amerika Serikat mengatakan Moskow sedang meningkatkan kekuatan militernya.

Rusia, sementara itu, telah memberi isyarat untuk terus melakukan dialog dengan negara-negara Barat dalam upaya meredakan krisis keamanan.

"Sekarang adalah waktunya untuk menurunkan ketegangan dan mengurangi pergerakan di lapangan. Tidak ada tempat bagi retorika panas. Pernyataan terbuka harus ditujukan untuk menurunkan ketegangan, bukan untuk mengobarkan," ujar Guterres.