Anggota DPR minta KKP tentukan langkah strategis program kerja 2022

Kami juga minta dicermati soal permasalahan pupuk subsidi dalam hal pembudidayaan ikan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Muslim meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menentukan langkah strategis dalam implementasi program kerja selama tahun 2022 dan tidak melakukan pencadangan anggaran terhadap program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan.

"Kami juga minta dicermati soal permasalahan pupuk subsidi dalam hal pembudidayaan ikan," kata Muslim dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Ia menilai anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah cukup terbatas pada 2022, sehingga diharapkan tidak melakukan pencadangan anggaran atau automatic adjusment di program yang dinilai penting.

Mulsim juga menanyakan sejauh mana KKP menyiapkan data valid para pembudidayaan calon penerima penerima pupuk subisidi tersebut. "Kami minta agar KKP memproses usulan pupuk subisidi secara cermat," katanya.

Dia juga mengusulkan kepada Ditjen Budidaya KKP untuk dapat mempertimbangkan pengembangan indukan ikan kerapu selain di area Jawa Timur.

Ikan tersebut dinilai strategis bagi ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, namun biaya pengiriman bibitnya lebih mahal ketimbang harga bibit ikan akibat lokasi budi daya indukan yang tak tersebar.

Muslim turut mengapresiasi kinerja KKP yang salah satunya berkaitan dengan penindakan pencurian ikan oleh kapal asing.

Ia menilai KKP berhasil dalam melakukan penindakan dengan menangkap kapal-kapal tersebut.

Komisi IV DPR RI menyetujui usulan KKP mengenai automatic adjusment atau pencadangan anggaran pada 2022 sebesar Rp296,5 miliar dari total pagu anggaran Rp5,9 triliun.