Penataan Engku Puteri Ditangani Pusat

Batam (ANTARA News) - Penataan ruang terbuka hijau Dataran Engku Puteri yang dikerjakan Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau diambil alih pemerintah pusat karena daerah tidak mampu menyelesaikannya.

"Beberapa pengerjaan yang belum selesai akhirnya dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, karena kami tidak sanggup," kata Kepala Dinas Tata Kota Batam Gintoyono, Sabtu.

Ia mengatakan pemerintah kota tidak memiliki cukup anggaran untuk menyelesaikan proyek senilai miliaran rupiah, sehingga pengerjaannya terpaksa dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut dia, pendanaan yang ditanggung pemerintah pusat antara lain untuk penghijauan di lapangan yang kerap digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah dan warga itu.

"Penataan taman membutuhkan dana yang besar, jumlahnya miliaran juga. Karena kami tidak sanggup, makanya dialihkan ke pusat," kata dia.

Sebenarnya biaya penyelesaian tata ulang Dataran Engku Puteri dianggarkan dalam APBD murni 2011, namun kemudian dikoreksi dan dihapus dalam RAPBDP karena Pemkot Batam mengalami defisit.

Hingga saat ini, pengerjaan penataan ulang Dataran Engku Puteri baru berjalan separuh, diantaranya pembangunan taman "hot spot", lintasan berlari (jogging track) dan panggung.

Selain penataan ulang Dataran Engku Puteri, Gintoyono mengatakan proyek reboisasi di Bukit Clara juga diambil alih pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Batam 2011 direncanakan menyusut sebesar Rp275 miliar dibanding APBD murni.

Wakil Wali Kota Batam Rudi mengatakan, asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan 2011 hanya Rp1,125 triliun, menurun dibandingkan APBD murni yang mencapai Rp1,4 triliun.

Asumsi pendapatan asli daerah berkurang dari Rp369 miliar menjadi Rp269 miliar dan dana perimbangan menurun dari Rp838 miliar menjadi Rp810 miliar.

Bagi hasil pajak juga berkurang, dari semula ditargetkan Rp196 miliar berubah menjadi Rp171 miliar. DBH Provinsi juga mengalami penurunan dari Rp89 miliar menjadi Rp84 miliar.

Akibat menyusutnya APBD, pembiayaan sejumlah program pemerintah terpaksa dipotong. "Tapi kalau bisa, untuk program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat tidak dipotong," katanya.

Wakil Wali Kota mengatakan, harus ada pemotongan biaya SKPD demi efisiensi dan penyesuaian anggaran, kecuali untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

(Y011/S026)