Perjanjian Pertahanan AS-Bahrain Diperbarui

Pada awal 2002, pemerintah mantan presiden AS George W. Bush dan rezim Bahrain menandatangani perpanjangan kesepakatan diam-diam selama lima tahun, sampai 2016.

Washington (ANTARA News/AFP) - Para pejabat AS dan timpalan mereka dari Bahrain, yang dihantam aksi protes sebulan penuh pada pertengahan Maret, telah memperbarui perjanjian pertahanan mereka, kata para pejabat Jumat.

Kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun pada tanggal 28 Oktober 1991, tujuh bulan setelah Perang Teluk, yang diperbarui pada Oktober 2001 untuk jangka waktu yang sama.

Pada awal 2002, pemerintah mantan presiden AS George W. Bush dan rezim Bahrain menandatangani perpanjangan kesepakatan diam-diam selama lima tahun, sampai 2016, kata surat kabar The Washington Post.

Tetapi para pejabat Pentagon menolak untuk mengkonfirmasi tanggal penandatanganan perpanjangan kesepakatan tersebut kepada AFP.

Seorang pejabat AS yang meminta tidak disebut namanya mengatakan bahwa "akan akurat untuk mengatakan bahwa kesepakatan itu melampaui tanggal" Oktober 2011.

Namun pejabat itu memperingatkan bahwa: "Jelas, ini adalah situasi yang sangat sulit di sana sekarang, sehingga anda tidak pernah tahu apa yang bisa berubah."

Pakta pertahanan memungkinkan akses AS ke pangkalan-pangkalan yang berlokasi strategis di Bahrain, markas Armada Kelima AS, dan Amerika Serikat mem-preposisi peralatan militer.

Pakta itu juga memberikan konsultasi jika ada krisis keamanan muncul di negara Teluk itu dan bagi Amerika Serikat untuk melatih pasukan Bahrain, menurut Congressional Research Service.

Washington menganggap Bahrain, yang terletak di seberang lengkungan Teluk Iran musuh AS, adalah sekutu utama non-NATO.

Pasukan keamanan di kepulauan kecil yang dikuasai oleh Dinasti Sunni Al-Khalifa menindak sebagian besar demonstran Syiah pro-demokrasi pada pertengahan Maret setelah didukung oleh pasukan yang bergilir dari monarki Sunni tetangganya di Teluk.

Washington mengecam penindasan terhadap para demonstran, dan mendesak penguasa Bahrain untuk berunding dengan pengunjuk rasa serta merespon kebutuhan sah rakyatnya.

(H-AK)(C003)