Ia memulai pengamatannya itu dari perkembangan konflik Rusia-Ukraina di Krimea di tepi Laut Hitam yang sejak beberapa bulan terakhir memanas dalam kaitannya terhadap kelangsungan pengadaan dan perawatan-pemeliharaan sistem kesenjataan TNI.
Ia menyatakan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, selain dari pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, bahwa pemerintah Indonesia terus mengikuti perkembangan mengenai konflik Rusia-Ukraina, Jakarta belum menunjukkan begitu banyak respons mengenai meningkatnya ketegangan antara kedua negara itu, serta ancaman invasi Rusia.
Saat Moskwa sedang mengerahkan kurang lebih 100,000 tentaranya, kata Sciascia, upaya-upaya diplomatis belum menunjukkan hasil yang signifikan. Merespons hal ini NATO sudah menegaskan berbagai sanksi yang dapat diberikan kepada Rusia, termasuk sanksi ekonomi dan pembatasan-pembatasan politik lainnya.
Baca juga: Menhan Prabowo-Menhan Prancis bahas peningkatan kerja sama pertahanan
“Meskipun krisis Rusia-Ukraina terjadi jauh dari Indonesia, ada pelajaran penting yang dapat diambil dari perseteruan kedua negara tersebut. Bahkan, potensi konflik yang muncul dapat berdampak langsung kepada Indonesia, terutama strategi pengadaan Jakarta dalam rangka rencana modernisasi TNI,” kata dia.
Jakarta, kata dia, mungkin perlu menilai kembali tawaran dua pemasok alutsista yang potensial saat ini. Yang pertama adalah Rusia.
Saat ancaman penjatuhan sanksi “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” (CAATSA) telah menghalangi Indonesia untuk membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35, solusi alternatif yaitu mendapatkan persenjataan dan suku cadang melalui Belorusia (ada juga yang menyebut Belarusia) dan Kazakhstan untuk pesawat tempur Sukhoi Su-27/30 Flanker buatan Rusia yang telah dibeli Indonesia.
Meskipun demikian, dengan sanksi negara-negara Barat terhadap Belorusia, wajar untuk mengatakan bahwa akan ada lebih banyak sanksi akibat ketegangan yang sedang berlangsung.
Hal ini pada akhirnya dapat menjadi pukulan keras bagi ambisi Jakarta untuk membeli alutsista buatan Rusia dan negara-negara yang mendukungnya, sehingga dapat berakhir, pada keadaan yang dia ilustrasikan sebagai “pensiun dini” pesawat-pesawat tempur Sukhoi yang dioperasikan TNI AU.
Indonesia membeli secara keseluruhan 16 unit Sukhoi Su-27/30 Flanker yang kemudian ditempatkan pada Skuadron Udara 11 yang berpangkalan di Pangkalan Udara TNI AU Hasanuddin. Batch pertama pengiriman terjadi pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang diterima dengan persenjataan ringan melekat tanpa sistem peluru kendali.
Dalam perkembangannya, sebagian dari armada Su-27/30 itu ada yang dialihkan ke Skuadron Udara 14 mengingat pesawat tempur F-5E/F Tiger II sudah dihapus dari daftar kesenjataan aktif TNI AU.
Saat penerapan sanksi CAATSA bergantung pada penilaian khusus dan diputuskan berdasarkan kasus per kasus, kata Sciscia, sikap agresif Rusia dapat membuat Washington meninjau kembali skala sanksi guna mencapai dampak yang diinginkannya.
Baca juga: Kemhan teken kontrak pembelian enam Pesawat Dassault Rafale
Menarik untuk dicatat bahwa krisis di perbatasan Ukraina-Rusia itu bisa menunjukkan kecenderungan perilaku negara-negara anggota NATO yang bisa memberi dampak tersendiri kepada Jakarta.
Fakta yang kemudian terjadi, kata dia, posisi Jerman dalam konteks itu juga sudah dapat menjadi pertimbangan sendiri bagi Indonesia terkait penentuan prioritas pengadaan sistem persenjataannya.
Keputusan untuk memblokir ekspor senjata ke Ukraina --dan bahkan untuk tidak memberikan izin terbang bagi negara-negara anggota lain NATO untuk mengirimkan senjata ke Ukraina-- serta penyertaan terbaru dari pemerintah Jerman menunjukkan bahwa Berlin cenderung fokus pada kemitraan ekonominya dengan Moskwa.
Postur atau strategi yang sedang ditunjukkan Jerman saat ini tentu saja mendapat berbagai kecaman dari negara-negara Barat.
“Pada masa lalu, Jerman pernah menolak lisensi ekspor untuk peralatan yang dibuat di negara itu demi melindungi hubungan ekonominya dengan mitra-mitranya. Meskipun pengadaan alutsista dari Rusia tidak sestrategis dari Jerman, Indonesia perlu berhati-hati. Apa yang sedang kita saksikan antara Berlin dan Moskwa dapat terjadi di masa depan antara Jerman dan Tiongkok,” kata dia.
Faktanya, perdagangan dan pertukaran antara Berlin dan Beijing menunjukkan peningkatan, membuat Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Jerman di bawah pemerintahan Angela Merkel. Untuk 2021 sendiri, Jerman menduduki peringkat keempat importir produk buatan Tiongkok dan eksportir kelima bagi Tiongkok, jauh di atas negara-negara lain Eropa lain.
Nilai ekspor barang Jerman ke Tiongkok mencapai 109 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020, sedangkan nilai impor barang Tiongkok ke Jerman mencapai 86 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama.
Jika pemerintahan Jerman yang baru dapat menunjukkan beberapa perubahan, apa yang terjadi saat ini dengan Ukraina cenderung menunjukkan bahwa Berlin mungkin akan terus berada di pinggir lapangan.
Faktanya, meskipun Jerman mengkritik Beijing baru-baru ini, Berlin adalah ahli dalam menjaga agar hubungan kedua belah pihak tetap manis, seperti yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan Rusia dan negara-negara lain dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, perlu diingat bahwa Jerman masih mengadopsi “Doktrin Genscher’ --diambil dari mantan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Jerman, Hans-Dietrich Genscher-- yang cenderung menunjukkan keinginan untuk mencapai “jalan tengah” dalam keterlibatannya pada suatu konflik.
Doktrin itu bahkan dijuluki sebagai quasi-netralisme oleh pengamat dan dapat menjelaskan mengapa pola kebijakan tersebut terlihat dalam krisis di perbatasan Ukraina saat ini.
Pada akhirnya, jika Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, serius dengan janjinya untuk memfokuskan rencana pengadaan alutsista dalam jangka panjang, evolusi lingkungan geopolitik yang sedang berlangsung harus dapat dipertimbangkan oleh timnya, agar dapat memikirkan kembali sumber pengadaan, serta mencari alternatif yang lebih baik secepat mungkin.
Tidak ada yang tahu situasi ke depan seperti apa, namun untuk menghindari dampak yang sama seperti dialami negara-negara lain, Indonesia perlu mempertimbangkan dinamika geopolitik di masa depan. Jika Jerman menjadi sangat bergantung pada Tiongkok seperti halnya pada Rusia, Indonesia sebaiknya menyiapkan berbagai langkah antisipasi.
Baca juga: Membaca pengadaan pesawat tempur
Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
