"Kami membidik sedikitnya tujuh proyek infrastruktur dalam skema PPP pemerintah hingga 2014, antara lain proyek prioritas seperti penyediaan air minum dan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok di Kalibaru," kata Managing Director PT NI Tbk, Bernardus Djonoputro saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Salah satu strategi untuk masuk ke proyek PPP itu, katanya, antara lain akan menggandeng pihak swasta lain seperti merger atau membentuk konsorsium.
Bernadus mengatakan, pihaknya lebih memprioritaskan proyek penyediaan air minum, karena sesuai dengan rencana pengembangan bisnis perusahaan ke sektor pelabuhan, air minum dan micro hydro dalam dua hingga tahun ke depan.
"Apalagi, saat ini Indonesia memang membutuhkan akses air bersih yang memadai, khususnya untuk masyarakat perkotaan. Artinya, industri ini pada beberapa tahun ke depan, akan sangat menjanjikan," katanya.
Menyinggung pola PPP yang dikembangkan pemerintah, dia mengatakan, harus diakui bahwa pemerintah sebenarnya belum siap melaksanakan pola ini sehingga banyak proyek infrastruktur masih berjalan lamban.
"Tendernya saja masih belum berstandar internasional sehingga banyak investor asing terkendala untuk masuk ke Indonesia. Jika asing dikehendaki masuk, ya tendernya harus internasional," katanya.
Selain itu, tegasnya, dari sisi regulasi juga harus banyak yang diperbaiki, karena aturan yang saat ini ada cenderung kepada tender pengadaan barang, bukan tender investasi proyek.
"Bila tidak segera diperbaiki, tentu ini bisa menghambat dari program pemerintah," katanya.
Kepala Badan Pendukung dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Kementerian Pekerjaan Umum, Rachmat Karnadi saat dihubungi terpisah, mengakui bahwa proyek dengan skema PPP ini banyak kendala terutama untuk air minum.
"Banyak proyek PPP yang umumnya berada di daerah sehingga pelaksanaan persiapan lelang proyek dilaksanakan langsung oleh pemda setempat," katanya.
Sementara itu, lanjut Rachmat, pengalaman dan kemampuan pemda dalam melaksanakan proyek besar skala nasional dan internasional masih minim.
"Saat ini kami terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemda dalam pelaksanaan lelang dan persiapan proyek PPP. Karena masih banyak daerah yang belum paham," katanya.
Yang jelas, tambahnya, dukungan pemerintah kepada investor untuk proyek-proyek air bersih antar lain, dukungan tarif yang layak di atas biaya produksi dan pinjamannya digaransi oleh pemerintah.
"Hingga saat ini, pola PPP di sektor air minum yang sukses baru di Tangerang melalui Aetra," katanya.(*)
(T.E008/A026)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
