Pemimpin Lembaga Negara Sepakat Jaga Stabilitas Politik

Jakarta (ANTARA News) - Para pemimpin lembaga negara sepakat untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri guna menciptakan situasi kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan konsultasi para pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis, yang berlangsung sekitar dua jam.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Taufik Kiemas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Erman Suparman.

Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi oleh Wakil Presiden Boediono serta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Dalam konferensi pers tanpa tanya jawab usai pertemuan, Presiden Yudhoyono menyatakan para pemimpin lembaga negara sepakat bahwa stabilitas politik adalah syarat penting untuk terlaksananya pembangunan ekonomi.

Meski demikian, para pemimpin negara menyadari bahwa menjaga stabilitas politik harus diiringi dengan menghidupkan nilai-nilai demokrasi.

"Agar pembangunan ekonomi berlangsung baik, kita lihat perlu keadaan dalam negeri kondusif. Kita sepakat untuk menjaga stabilitas politik sambil terus menghidupkan demokrasi, memelihara keamanan dan ketertiban publik di seluruh tanah air," tutur Presiden.

Syarat tersebut, lanjut dia, penting untuk menjaga iklim investasi dan pembangunan ekonomi selain memastikan sinergi antara pembangunan diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah.

Hal lain yang disepakati oleh para pemimpin lembaga negara dalam pertemuan konsultasi ketiga yang telah diselenggarakan sejak awal tahun adalah penegakan hukum dan keadilan yang harus dijadikan prioritas dan agenda utama.

"Kita sepakat bahwa pekerjaan rumah utama ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar hukum makin tegak dan rakyat mendapat keadilan yang sejati," ujarnya.

Para pemimpin lembaga negara sepakat pentingnya membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas.

Pertemuan konsultasi itu juga dilaksanakan untuk membahas rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-66 Republik Indonesia. Dalam pertemuan itu, Presiden juga mendapat masukan dari para pemimpin lembaga negara untuk pidato kenegaraan yang akan disampaikan pada 16 Agustus 2011.

"Apa yang kami bahas tadi utamanya disampaikan para pemimpin negara sangat berguna bagi saya untuk saya sampaikan nanti dalam pidato 16 Agustus mendatang," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin lembaga negara membahas refleksi kemerdekaan serta pembangunan yang dilakukan selama masa bakti mereka sejak 2009 hingga 2014. (D013*G003)