Eksploitasi pertambangan diminta jangan ganggu produksi pertanian

Dengan tanah yang sangat subur ini menjadikan masyarakat Desa Wadas berprofesi sebagai petani dan bergantung kelangsungan hidupnya pada tanah dan alam

Jakarta (ANTARA) - Berbagai aktivitas eksploitasi pertambangan diminta jangan mengganggu produksi pertanian, apalagi sampai mengganggu warga sekitar yang bergantung penghidupannya di sektor pertanian.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan di Jakarta, Minggu, mengingatkan adanya kerusakan alam, yang disebabkan ulah manusia berujung pada bencana alam, yang sangat membahayakan kehidupan makhluk hidup termasuk manusia sendiri.

Akmal mengemukakan hal itu terkait peristiwa di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, yang menyangkut potensi ancaman rusaknya tanah untuk pertanian akibat pertambangan.

“Saya setuju dengan pandangan beberapa lembaga pemerhati lingkungan hidup, di mana rencana eksploitasi tanah bukit Desa Wadas, bila tetap dilaksanakan akan sangat mengganggu produksi pertanian," katanya.

Apalagi, lanjutnya, Wadas merupakan desa dengan tanah yang diberkahi kesuburan dan sangat produktif menghasilkan produk pertanian maupun perkebunan.

"Dengan tanah yang sangat subur ini menjadikan masyarakat Desa Wadas berprofesi sebagai petani dan bergantung kelangsungan hidupnya pada tanah dan alam," tutur Akmal.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengagendakan tiga hal untuk menyelesaikan polemik terkait dengan rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

"Tiga agenda itu yakni evaluasi teknis, pendekatan agar tidak terjadi kekerasan, dan pemulihan kondisi warga agar kembali guyub rukun," kata Ganjar usai bertemu dengan Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di rumah dinas Gubernur Jateng di Semarang, Jumat (11/2/2022).

Ganjar menjelaskan evaluasi teknis yang dilakukan antara lain terkait isu lingkungan dan penambangan, yang melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang mengerjakannya.

"Insya Allah, kami akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk itu bagus, nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga kami minta untuk masuk," ujarnya.

Untuk itu, Ganjar akan kembali mengunjungi Desa Wadas dalam waktu dekat untuk membangun komunikasi dengan warga setempat. "Kami juga akan coba ngobrol dengan warga sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi," ucapnya.