Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengurangi lagi biaya investasi ketenagalistrikan guna menekan serendah-rendahnya besaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2006. Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin mengatakan, sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006, biaya investasi yang dianggarkan PLN mencapai Rp9 triliun. "Namun, sesuai permintaan pemerintah agar kenaikan TDL tidak terlalu tinggi, maka angka Rp9 triliun itu diminta diturunkan lagi," katanya. Ia belum bisa menjawab berapa besar pengurangan biaya investasi PLN tersebut, karena masih dalam kajian. Hanya saja, menurut Eddie, nilai investasi Rp9 triliun tersebut, sebenarnya hanya bisa sekadar menjaga tingkat efisiensi PLN seperti sekarang ini. "Angka Rp9 triliun adalah bagian dari kewajiban PLN untuk menjaga program peningkatan efisiensi tetap berjalan. Tanpa Rp9 triliun itu mustahil menjaga tingkat efisiensi, apalagi memperbaikinya," ujarnya. Secara total, biaya investasi ketenagalistrikan tahun 2006 ditargetkan mencapai Rp17 triliun dengan Rp9 triliun di antaranya berasal dari PLN dan sisanya bersumber dari pemerintah. Biaya investasi itu akan digunakan bagi kepentingan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penunjang. Nilai investasi 2006 tersebut menurun dibandingkan tahun 2005 yang mencapai Rp21,047 triliun. Biaya investasi 2005 itu terdiri dari pembangkitan Rp9,083 triliun, transmisi Rp5,513 triliun, distribusi Rp4,677 triliun dan penunjang Rp1,773 triliun. Mengenai ancaman pengusaha yang tidak akan membayar listrik kalau pemerintah menaikkan TDL dengan besaran yang cukup tinggi, Eddie meminta agar hal itu tidak dilakukan. "Kan sudah ada kontraknya. Kalau mereka tidak mau bayar tapi mau ambil listriknya berarti `ngemplang dong`," katanya. Meski demikian, menurut dia, pihaknya akan mendengar masukan yang disampaikan pengusaha dan tidak akan terburu-buru memutuskan aliran listrik ke pelanggan industri, karena bisa berdampak besar. Sebab, berbeda dengan pelanggan rumah tangga, listrik bagi industri tersebut digunakan bagi kegiatan produksi dan bukan konsumsi. Pemerintah masih terus mengkaji opsi-opsi kenaikan TDL sambil menunggu hasil audit BPP listrik yang kini tengah dikerjakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditargetkan selesai Februari ini.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
