Pemerintah Hentikan Pembicaraan dengan PT AWS

Jakarta, 3/8 (ANTARA) - "Pemerintah tidak akan melakukan negosiasi dengan PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) terkait dengan penyelesaian kasus pemutusan hubungan listrik yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan terhadap belasan ribu hektar tambak plasma awal Mei lalu". Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad di hadapan 1.500 orang petambak plasma hari ini (3/8) di Bumi Dipasena Jaya, Tulang Bawang Lampung. Lebih lanjut Fadel menyatakan, pemerintah hanya akan berupaya agar para petambak plasma dapat kembali melakukan budidaya udang secepatnya. "Sambil menunggu listrik masuk, kita akan buat kincir yang tidak bergantung pada listrik dari perusahaan, sehingga petambak plasma dapat produksi lagi dan saya akan jadikan kawasan ini menjadi kawasan Minapolitan Udang", ujar Fadel disambut tepuk tangan para petambak.

Kepada ribuan petambak plasma, Fadel meminta agar mau bersabar sedikit lebih lama untuk menunggu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalirkan listrik ke Bumi Dipasena. "Selain kendala hukum, mengalirkan listrik ke Dipasena juga membutuhkan pembangunan infrastruktur serta kendala teknis lainnya", ujar Fadel. Melihat kendala-kendala tersebut, Fadel berjanji untuk memberikan semua kebutuhan hidup seperti beras sebanyak 20 ton, bantuan sebanyak 100 genset sebagai sumber penerangan dan peralatan budidaya agar para petambak dapat segera memulai kembali tambaknya meski secara tradisional. "Saya ingin agar Saudara-saudara sekalian kembali berpenghasilan tanpa bergantung dengan siapapun, untuk itu saya akan anggarkan 1,5 Miliar untuk di sini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan benur, hachery dan lainnya", tegasnya.

Menanggapi pernyataan Fadel, Direktur Utama PT PLN, Dahlan Iskan menyatakan, Pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mengalirkan listrik dari Sumatera Selatan ke Dipasena. "Kami akan memberikan dukungan sepenuhnya meski masih terdapat kendala teknis yang ada di lapangan terkait dengan mengalirkan listrik ke Dipasena.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M. Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)