Jakarta (ANTARA) - Kesenjangan digital menjadi isu penting yang akan disasar oleh Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economic Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba mengatakan kesenjangan digital global akan terus melebar dihantam gelombang disrupsi teknologi, jika tidak segera dicarikan cara untuk mengatasinya.
“Kesenjangan itu, yang akan kita address karena bila pemerintah, melalui Kominfo dan melalui Digital Economic Working Group secara global tidak meng-address isu itu, maka kesenjangan akan semakin lebar,” kata Mira yang juga menjabat sebagai Kepala DEWG, dalam Webinar “Sofatalk: Konektifitas Digital dan Pemulihan Pascapandemi COVID-19” secara daring, dikutip dari siaran pers pada Jumat.
Baca juga: Kominfo kembangkan identitas digital untuk transaksi elektronik aman
Menurut Mira, kesenjangan digital itu tidak hanya terkait dengan keadaan infrastruktur, melainkan juga layanan digital yang inklusif untuk kelompok rentan misalnya anak-anak dan keamanan ruang digital.
Anak-anak, terutama usia sekolah, sudah harus bersinggungan dengan teknologi digital untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mereka pada saat pandemi.
“Mereka (anak-anak) sudah memiliki atau sudah ditugaskan sekolahnya untuk melakukan pencarian atau browsing, tetapi ternyata konten yang tersedia tidak seluruhnya aman,” kata Mira.
Seiring bertambahnya anak-anak pengguna gawai ponsel pintar, isu keamanan ruang digital dinilai masih harus ditingkatkan.
Baca juga: Kominfo apresiasi kolaborasi transformasi digital ASEAN
Selain itu, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok yang juga dinilai rentan karena paling terdampak pandemi.
Kepala Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjajaran Arfin Sudirman mengatakan bahwa kesenjangan digital telah menjadi fenomena di seluruh dunia. Permasalahan ini membutuhkan upaya bersama negara-negara ekonomi besar dunia untuk mengatasinya.
Terkait hal tersebut, Afrin mengusulkan agar pemerintah membuat konsep tanggungjawab digital supaya tidak ada kelompok yang tertinggal dalam berbagai aspek, termasuk umur dan gender.
“Kita melihat bahwa ada disparitas atau kesenjangan tidak hanya dari aspek kepemilikan gadget, tetapi gender dan umur berpengaruh. Indonesia membawa ke forum G20 agar tidak ada masyarakat yang tertinggal literasi digitalnya,” pungkas Afrin.
Baca juga: Konektivitas digital solusi bangkit dari pandemi
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2022
