Pemerintah akan Angkat Honorer Menjadi PNS

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan segera mengangkat para pegawai hononer di instansi pemerintah menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta Selasa menjelaskan bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga honorer yang tercatat sejak 2005.

Rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memang antara lain membahas tentang pegawai honorer.

"Jadi yang sebelum 2005, kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi," katanya.

Berdasarkan catatan pemerintah, PNS yang bekerja untuk hal-hal administratif sudah cukup banyak.

"Yang teknis-teknis yang kita perlukan, teknis penyuluh lapangan, pertanian, medis, penyuluh kesehatan, pertanian, guru, dan sebagainya," kata Mangindaan menambahkan.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan verifikasi data. Verifikasi itu sudah memasuki tahap akhir dan akan selesai dalam waktu dekat.

Mangindaan menjelaskan, pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan PNS, ketersediaan anggaran, dan penyelarasan segala aturan peerundangan yang terkait. Pemerintah juga menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pegawai honorer.

"Presiden katakan perhitungkan dulu detail baru putuskan. Jadi prinsipnya para honorer itu akan diangkat yang memenuhi syarat semua karena masih diverifikasi sesuai PP yang lalu. Kemudian yang kedua, anggaran kita perhitungkan. Ketiga, peraturan-peraturan terkait dengan itu harus sejalan, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera selesaikan," katanya.

Menurut Mangindaan, kebijakan pengangkatan pegawai honorer itu tidak bertentangan dengan kebijakan moratorium (penundaan) penerimaan PNS.

Dia menjelaskan, moratorium PNS berarti penerimaan PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang pensiun.

Sementara pengangkatan pegawai honorer adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Pegawai honorer adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tertentu dan sudah bekerja, namun belum diangkat menjadi PNS.

Mangindaan menjelaskan, jumlah PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,7 juta. Idealnya, kata Mangindaan, jumlah PNS adalah 1,8 persen dari jumlah penduduk suatu negara.

(F008/R007)

22 Februari 2012

KEBIJAKAN TIDAK TEPAT YANG DIULANGI LAGI...........APA HEBATNYA TENAGA HONORER. NEGARA KOQ KALAH DENGAN DEMO....... PENGANGKATAN MEREKA DARI AWAL TANPA SELEKSI BAHKAN CENDERUNG KKN KARENA MASUKNYA 100% TIDAK TRANSPARAN. KUALITAS TIDAK TERJAMIN. KEBIJAKAN INI AKAN BERDAMPAK JANGKA PANJANG BAGI KEMAJUAN BANGSA DAN AKAN SULIT UNTUK DIBENAHI DALAM JANGKA PENDEK . . . . . . . .BUKANKAN MEMPEROLEH PEKERJAAN YANG LAYAK MERUPAKAN HAK SELURUH WARGANEGARA (UUD 1945)... DAN TIDAK ADA PENGISTIMEWAAN TERHADAP GOLONGAN TERTENTU?

0 0 Balas LaporkanHapus
8 Oktober 2011

bagaimana dengan syarat itu, apa sajakah syarat-syarat yang ditentukan guna pengangkatan honorer tersebut

0 0 Balas LaporkanHapus
28 September 2011

lalu bagaumana dngn k2 yg sdah d ferikasi

0 0 Balas LaporkanHapus
23 September 2011

Bagaimana dengan kami tenaga honorer yang pindah instansi dari Depag ke daerah otonom baru (daerah pemekaran baru) yang bekerja pontang-panting pada awal pelaksanaan pemekaran seperti kami di bagian-bagian sekretariat daerah kota sungai penuh, jumlah PNS hanya 5 orang dan hanya pejabat eselon IV saja tampa staf adm kami hanya dpat honor kegiatan saja, sedangkan PNS banyak yang tidak masuk kantor kerna gaji masih bermasalah selama 6 bulan pertama pemekaran.

0 0 Balas LaporkanHapus
21 September 2011

bagaimana dg honorer di instansi yg belum perna ada pengankatan honorernya..di Mahkamah agung misalnya kami di ankat tahun 2006..apa masih ada pengecualian..u/ instansi MA dan instansi lainnya yang belum perna mendapat jatah pengantan honorernya.....kami harap petunjuknya.

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 22 September 2011
  
  bagaimana honorer dari Mahkamah Agung yang sudah masuk Verifikasi dan Validasi apa kah sudah terdaftar di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ? dan bagaimana bisa lihat daftar honorer Mahkamah Agung yang sudah lolos dari menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ?terima kasih
  
  0 0 LaporkanHapus