Gerakan Papua Tidak Didukung Inggris

DIPLOMASI YANG TAK ELEGAN, “SIAPA MEMPROVOKASI DAN SIAPA TERPROPOKASI?
Komentar tiga pejabat luar negeri Indonesia menanggapi aksi International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, London dan aksi ribuan massa di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat menarik untuk disimak dan dicermati. Mengapa? Sederhananya, sebagai pejabat negara yang merupakan representasi negara di luar negeri, komentar mereka bisa dinyatakan sebagai pernyataan resmi negara untuk memberikan reaksi terhadap sebuah aksi warganya pada dunia internasional. Sedikit lebih kompleks, pernyataan mereka setidaknya menggambarkan pada kita bagaimana sebenarnya cara pandang negara Indonesia ini terhadap persoalan Papua.

Mentri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Inggris.
"Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris," kata Marty kepada media. (http://tinyurl.com/3t8ywcw)

Kemudian, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaaan Inggris Yuri Thamrin menyebutkan, KTT ILWP sebagai salah satu upaya pencitraan kepada masyarakat internasional seakan akan ada dukungan dari pemerintah Inggris serta untuk menyudutkan Indonesia di dunia internasional. (http://tinyurl.com/3lan35k)

Pernyataan lainnya muncul dari Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI London, Herry Sudradjat yang mengatakan bahwa seminar itu (KTT ILWP) hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua. Tujuannya adalah mengusung agenda pemisahan kedua propinsi di Papua dari Indonesia, dan bukan diskusi ilmiah terbuka. Menurut Herry Sudradjat, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua. Sedangkan tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan berbeda, tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut. (http://tinyurl.com/3smvoer)

Substansi komentar dari tiga pejabat negara ini adalah telah terjadi upaya provokasi dari masyarakat Papua di Eropa melalui agenda ILWP. Ini tentunya sedikit aneh. Siapa yang memprovokasi siapa dan siapa yang terprovokasi? Tiga komentar diatas menjelaskan bahwa ketiga pejabat negara inilah yang sebenarnya memprovokasi dan terprovokasi. Ketiganya hanya berkutat pada bagaimana membangun opini tandingan terhadap opini mengenai KTT ILWP. Layaknya sebuah debat kusir, ketiganya terpancing oleh media untuk memberikan komentar dangkal dan bukan pada substansi persoalan Papua yang selama ini diakui oleh Indonesia sedang dalam perubahan melalui kebijakan-kebijakan yang konstruktif dan membangun.

Romantisme Menlu Marti Natalegawa bahkan hanya berhitung soal kuantitas orang-orang yang terlibat dalam isu Papua pada masa dia menjadi Duta Besar di Inggris. Dia bahkan tidak berhitung pada kualitas Oxford University yang menjadi venue kegiatan ILWP tersebut. Sekalipun hanya sekelompok kecil orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Oxford University adalah jaminan sebuah pencitraan untuk sebuah dukungan. Betul bahwa Marty juga menyebutkan Pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia di Papua. Namun Marty lupa memaparkan fakta yang sesungguhnya terjadi di Papua. Mengapa ada aksi ribuan orang pada tanggal 2 Agustus kemarin di berbagai daerah di Papua? Mengapa juga terjadi penembakan warga sipil di Nafri dan Puncak Jaya? Itulah dampak nyata dari kebijakan Indonesia di Papua.

Politik Pencitraan menjadi tameng Dubes Indonesia untuk Inggris, Yuri Thamrin. Katakanlah, masyarakat Inggris yang mendukung ILWP hanya datang dari segelintir orang. Tapi apakah coverage media di zaman multimedia seperti sekarang ini bisa membatasi fisik manusia dalam memberikan dukungannya? Faktanya, berbagai media online melaporkan KTT ILWP tersebut tidak terlepas dari berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua. Komentar Dubes Indonesia untuk Kerajaan Inggris inipun terdengar sangat dangkal, sebab hanya mempersoalkan politik pencitraan saja. Selayaknya seorang Duta Besar, Yuri semestinya mampu memaparkan substansi persoalan Papua menurut perspektif Indonesia. Bukannya mengelak dengan kata-kata "Menyudutkan Indonesia di Dunia Internasional." Yang dilakukan oleh Kedubes Indonesia di Inggris ini cenderung terlihat sebagai sebuah reaksi yang tidak mencerminkan pemahaman terhadap substansi persoalan Papua oleh pejabat negara. Mereka lupa bahwa generasi muda Papua saat ini memiliki cara pandang berbeda dengan generasi terdahulu yang tentunya lebih maju dalam menyikapi persoalan orang Papua. Mereka malah pura-pura buta juga karena di Tanah Papua, pada saat yang bersamaan, ribuan generasi muda Papua mampu berkoordinasi dengan baik untuk menyampaikan aspirasi politik mereka yang sekaligus menjadi pencitraan generasi muda Papua ini.

Selain itu, stigma separatis yang digunakan untuk menghadang sebuah forum diskusi ilmiah (terlepas dari apakah KTT ILWP murni sebagai sebuah forum ilmiah atau tidak) justru menjadi antitesis dari agenda perdamaian dan kesejahteraan yang disebutkan menjadi agenda Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya di Papua. Bagaimana mungkin kita membangun perdamaian dan kesejahteraan dalam sebuah masyarakat yang terus menerus mendapatkan stigma sebagai separatis? Stigma seperti ini terang-terangan membangun jurang pemisah antara Indonesia dan rakyat Papua, dimana rakyat diposisikan sebagai lawan negara.

Singkatnya, diplomasi yang dilakukan oleh ketiga pejabat negara ini dalam menghadapi opini publik terhadap persoalan Papua, jauh dari sebuah diplomasi internasional yang elegan. Ketiganya justru mempertebal nasionalisme bangsa Papua sebagai sebuah bangsa yang mengalami penindasan, dimana hak-hak politik warga negara dikerdilkan melalui romantisme dan stigma. Jika upaya diplomasi ini dikaitkan dengan berita di salah satu media lokal (http://tinyurl.com/4495ss7) yang menyebutkan kegagalan KTT ILWP dengan mengutip sumber dari breaking News BBC London, kita bisa menambahkan penipuan publik sebagai upaya mengkerdilkan hak-hak warga negara. Karena belakangan diakui sendiri oleh Pemimpin Redaksi media tersebut sebagai sebuah berita bohong dan berasal dari Frans Alberth Joku sebagai laporan kepada petinggi Kodam XVII Cenderawasih yang diteruskan via sms kepada wartawan media tersebut, rasanya kita sulit mengelak bahwa diplomasi yang dilakukan oleh negara Indonesia ini untuk mendeskripsikan persoalan Papua, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, bukan saja tidak elegan tapi merupakan sebuah diplomasi yang kotor. OLEH PEKEI YUMMY

Pepera 1969 menunjukkan legalitas yang sah diakui oleh PBB dan dunia Internasional sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Alangkah lebih arif dan bijak apabila selaku masyarakat Papua tidak “menguras” energi dengan “mengobok-obok” masa lalu yang berkutak pada politik yang hanya berakibat melencengnya cita-cita murni rakyat Papua dalam membangun Papua.

KNPB = Komite Nasional Penghianat Bangsa