"Alasannya, pada Januari hingga April 2021 MK fokus melaksanakan penyelesaian perkara pilkada," kata Ketua MK Anwar Usman pada Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Kamis.
Sebab, menurut ketentuan penyelesaian perkara pilkada dibatasi waktu yaitu 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi ke lembaga tersebut.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi registrasi 3.341 perkara sejak 18 tahun terakhir
"Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara PUU," kata dia.
Pada intinya dalam ketentuan itu disebutkan mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PUU, maka tahapan persidangan perkara PUU disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud.
Atas dasar itu, MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PUU setelah selesai memutus perselisihan hasil pilkada serentak yaitu pada Mei hingga Desember 2021, atau dalam kurun waktu delapan bulan.
Baca juga: Presiden harap putusan MK beri kepastian, keadilan, dan kemanfaatan
Meskipun dilakukan dalam kurun waktu delapan bulan, dan sempat menunda persidangan, MK tetap mampu menyelesaikan perkara dengan rata-rata waktu yang relatif cepat.
"Penting untuk diketahui, meskipun perkara PUU dan perkara SKLN tidak diatur secara limitasi jangka waktu penyelesaiannya, MK, telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar semua perkara segera diselesaikan," ujarnya.
Namun, perlu diingat, jangka waktu penyelesaian sebuah perkara tidak hanya bergantung pada MK semata melainkan juga pada para pihak yang berperkara.
Baca juga: MK kuatkan peradilan berbasis teknologi jawab keluhan pencari keadilan
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
