Jayapura (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih (BMP), Ramses Ohee, meminta kepada aparat keamanan TNI dan POLRi untuk segera menyikapi demonstrasi damai pada 2 Agustus nanti.
"Saya minta TNI/POLRI mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan stabilitas di Tanah Papua terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ingin berdemonstrasi yang agenda utamanya meminta referendum dan ingin memisahkan diri dari negara (NKRI) ini," katanya kepada ANTARA Jayapura, Papua, Senin.
Dikatakannya, kelompok-kelompok masyarakat yang akan melakukan demonstrasi pada 2 Agustus mendatang terkait dengan pembahasan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 lewat konferensi internasional di Inggris oleh sejumlah pengacara.
"Aksi mereka terkait dukungan konferensi di Inggris tentang Pepera 1969, padahal Pepera telah diterima dan ditetapkan secara resmi oleh PBB dalam sidang umum 19 November 1969, yang isinya antara lain mensahkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Irian Barat, sesuai dengan `New York Agreement` atau 'persetujuan New York'," katanya.
Lebih jauh, Ohee jelaskan bahwa pada saat pelaksanaan Pepera atau referendum yang berlangsung dari 24 Juli 1969 hingga 2 Agustus 1969 pada saat itu Irian Barat dipimpin oleh Gubernur Frans Kaisep, dan Ia merupakan salah satu dari 1.026 orang anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP.
Yang mewakili 809.327 jiwa yang tersebar di delapan kabupaten yang ada saat itu, antara lain Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-fak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura.
"Saya salah satu diantara 1.026 orang DMP, yang juga membacakan hasilnya (Pepera) dihadapan Fernando Ortiz Sanz yang mewakili PBB. Yang intinya Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia yang tidak terpisahkan," jelasnya.
Maka, dalam sidang umum PBB pada 19 November 1969 lewat resolusi nomor 2504 yang isinya antara lain mengesahkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Irian Barat sesuai dengan persetjuan New York.
"Nah sejak saat itu, dunia internasional mengakui integritas Irian Bara (Papua) sebagai wilayah NKRI, sehingga tidak ada alasan yang dapat menggugat keputusan PBB sebagai representasi masyararakat internasional dan keputusan rakyat Papua," katanya.
Untuk itu, Ohee meminta kepada kelompok-kelompok yang masih berseberangan dengan pemerintah Indonesia, agar meninggalkan paham-paham yang tidak benar dan menyesatkan dengan bersatu-bersama saudara-saudara lainnya di Indonesia untuk membangun Tanah Papua menuju masyarakat yang sejahtera.
"Ada baiknya, tinggalkan saja cita-cita yang salah itu. Mari bersama dukung pemerintah diberbagai bidang terutama disektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan begitu, itulah arti merdeka yang sesungguhnya," kata mantan anggota DRD Kota Jayapura itu.
Tokoh masyarakat Papua itu juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanah Papua agar tidak terprovokasi dengan demo tersebut, yang hanya menguras energi dan waktu.
"Saya imbau kepada masyarakat luas yang ada di Tanah Papua, baik itu pendatang maupun anak asli Papua untuk tidak terlibat dalam demo tersebut, dan berharap TNI/Polri bisa segera bersikap," imbaunya.
Sebelumnya, pada Selasa (26/7), salah satu kelompok yang mengatasnamakan rakyat Papua akan melaksanakan aksi demo damai besar-besaran di sejumlah daerah di Papua bahkan di luar negeri untuk mendukung konferensi internasional terkait PEPERA 1969 di London pada 2 Agustus nanti. (ANT185/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
