SBY Diminta Segera Sahkan UP4B

Jayapura (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Mendagri dan pelaksana tugas Gubernur Papua diminta segera mengeluarkan peraturan presiden dalam rangka pengesahan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di provinsi paling timur Indonesia.

"Kami mohon agar Bapak SBY segera mempercepat pengesahan UP4B di Papua," kata ketua umum dewan pemimpin pusat Barisan Merah Putih, Ramses Ohee, di Jayapura, Senin.

Menurutnya, UP4B yang telah digaungkan oleh pemerintah pusat selama ini harus segera dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah yang kaya akan hasil tambang itu.

"Saya harap UP4B segera direalisasikan dalam tahun ini, agar pelaksanaan pembangunan di Papua bisa berjalan lebih cepat," katanya.

Dikatakannya, dana triliunan rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sejak diberlakukannya UU Otsus 10 tahun lalu di Tanah Papua terkesan belum berdampak pada pembangunan yang menyeluruh.

"Dana sangat banyak, tapi pembangunan sepertinya masih berjalan lambat. Untuk itu sebaiknya pemerintah segera melakukan pengesahan UP4B, agar dapat mempercepat pembangunan di segala bidang," katanya.

Ohee juga berharap, UP4B bisa menjadi motor dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakan pembangunan di semua aspek yang ada di Papua dan Papua Barat. Dan untuk itu, UP4B harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai komitmen membangun bukan sebaliknya yang bisa menghambat percepatan pembangunan.

"UP4B diberikan untuk menjawab berbagai pembangunan di Papua, jadi harapan masyarakat Papua orang-orang yang di dalamnya bisa melaksanakan itu dengan bijak dan arif," harapnya.

Selain itu, mantan pejuang Pepera tersebut juga meminta kepada pemerintah pusat lewat lembaga terkait agar segera mengaudit atau mengevaluasi dana Otonomi khusus yang telah berlaku selama ini, serta menyampaikan secara terbuka sejumlah pejabat di Tanah Papua yang telah menyalahgunakan dana tersebut ataupun dana lainnya untuk pembangunan nasional di Tanah Papua.

"Lewat KPK, Kejaksaan Agung ataupun lembaga yang berkompeten agar segera menyampaikan secara terbuka sejumlah pejabat negara khususnya di wilayah Tanah Papua yang menyalahgunakan dana otsus atau dana lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok," pintanya. (ANT185/K004)