KSP: Pemindahan IKN perkuat komitmen inklusi dan toleransi

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) menguatkan komitmen inklusi dan toleransi di Indonesia.

"Pemindahan IKN ke wilayah Kaltim sudah sangat tepat mengingat keberagaman di sana sudah sejak lama terjadi. Artinya wilayah ini adalah showcase (pameran) yang natural," kata Wandy sebagaimana keterangan tertulis KSP di Jakarta, Kamis.

Wandy menjelaskan berdasarkan dokumen kajian pemindahan IKN dari aspek sosial budaya yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2019, komposisi penduduk di Kaltim memang cukup beragam.

Komposisi penduduk di Kaltim, kata Wandy, adalah 30,2 persen atau 1.356.504 jiwa merupakan warga suku Jawa, Suku Bugis sebanyak 924.236 jiwa atau 20.6 persen, Suku Banjar 557.953 jiwa atau 12.4 persen, Suku Dayak sebanyak 417.006 jiwa atau 9.3 persen, dan Suku Kutai sebanyak 346,084 jiwa atau 7,7 persen.

"Jika melihat data itu, tantangan utama adalah bagaimana merawat keberagaman dan menjaga nilai-nilai toleransi dan etika publik. Nah tantangan itulah yang akan dijawab dengan pemindahan IKN," kata Wandy.

Wandy memastikan selain tata sosial dan toleransi, pemindahan IKN akan menjadi pameran atau showcase dalam transformasi lingkungan, kemajuan teknologi, pelayanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

"Mumpung kita membangun dari nol di IKN, jadi jangan tanggung-tanggung. Semua gagasan terbaik harus diwujudkan dan semua tantangan besar menjadi negara maju harus diantisipasi," kata Wandy.

Sebelumnya, pada Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2), Presiden Joko Widodo menyampaikan program pembangunan IKN di Kalimantan Timur bagian penting dari berbagai transformasi.

IKN yang akan bernama Nusantara akan menjadi showcase transformasi di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta tata sosial yang penuh toleransi dan menjunjung tinggi etika publik.