Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Effendi MS Simbolon menegaskan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR terhadap calon Panglima TNI yang diajukan Presiden, bukan sekedar formalitas, sehingga tidak ada jaminan calon itu pasti disetujui DPR. "Kami di DPR melakukan fit and proper bukan sekedar formalitas. Tidak ada jaminan calon pasti lolos, itu tergantung pada kemampuan, keandalan, juga kejujurannya," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) itu ketika dihubungi ANTARA News di Jakarta, Minggu. Dikatakannya terkait pemilihan Panglima TNI, keterlibatan DPR bukan sekedar memberi pertimbangan kepada Presiden, melainkan turut menentukan. Hal itu, katanya, sesuai dengan Tap MPR No.VI dan VII/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam fit and proper test, katanya, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap tiga hal mendasar. Pertama, menyangkut sistem ketatanegaraan, terutama terkait kepatutan dalam hubungan antar-lembaga tinggi negara, kehandalan, serta track record calon tersebut."Kita ingin tahu atas dasar apa dia dipilih sebagai calon, karena dalam surat pengajuannya Presiden tidak memberi pertimbangan yang rinci," katanya. Dikatakannya, jika calon nanti dapat memberi jawaban dan penjelasan yang kongkret terhadap berbagai persoalan terkait TNI, juga peran TNI ke depan, yang menunjukkan dia benar-benar menguasai persoalan yang akan dihadapi sebagai Panglima TNI, bukan sekedar jawaban normatif, maka tidak ada alasan bagi DPR, khususnya FPDIP untuk menolak calon itu. "Kita nanti akan eksplorasi berbagai hal dan kita butuh jawaban yang betul-betul riil, bukan normatif. Misalnya pengetahuan calon mengenai posisi anggaran, kebutuhan, tantangan dan lain-lain, termasuk misalnya apa strateginya ketika dihadapkan pada kasus, seperti Ambalat, sementara kekuatan kita terbatas," katanya.Tak akan menghambat Simbolon membantah tudingan bahwa FPDIP akan menghambat Djoko Suyanto karena memiliki calon sendiri untuk Panglima TNI. Dikatakannya, PDIP lebih mementingkan kepentingan TNI terkait jabatan panglima, karena sosok yang terpilih nanti benar-benar figur yang cocok bagi kebutuhan TNI. "Orientasi kita demi kepentingan TNI secara utuh, tidak ada orientasi untuk menghambat. TNI tentu butuh panglima yang benar-benar cakap, bukan sekedar jenderal kantoran," katanya. Karena itu, Simbolon mengaku gembira, karena "fit and proper test" nanti dilakukan secara terbuka, sehingga bisa disaksikan secara langsung oleh publik.Dengan ujian yang terbuka itu, katanya, masyarakat akan dapat menilai sendiri kapasitas Marsekal TNI Djoko Suyanto, calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengganti Jenderal TNI Endriartono Sutarto."Komisi I tidak menyampaikan pertanyaan tertulis sebelumnya, ini untuk menghindari kolusi. Kita minta H-3 calon sudah menyerahkan data administatif, keuangan, kesehatan, track record, misi dan visinya secara tertutup kepada masing-masing anggota Komisi I, sehingga kita punya waktu untuk lakukan cross check," demikian Effendi MS Simbolon. (*)
Copyright © ANTARA 2006
