Polda Sumut periksa 63 orang terkait kerangkeng Bupati Langkat

Medan (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara memeriksa sebanyak 63 orang terkait kasus kerangkeng manusia yang diduga dijadikan tempat perbudakan modern milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

"Tim sudah memeriksa kurang lebih 63 orang," kata Kapolda Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Panca Putra di Medan, Rabu.

Kapolda menyebutkan bahwa puluhan orang yang diperiksa tersebut terdiri atas orang yang pernah tinggal di tempat tersebut beserta pihak keluarga ataupun orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut.

Baca juga: Polda Sumut-Komnas HAM selidiki kerangkeng di rumah Bupati Langkat

"Yang pasti kasus ini masih akan terus kita kembangkan," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa sejauh ini ada tiga orang korban meninggal diduga dianiaya di sana (di kerangkeng). Namun, hingga kini pihaknya masih mendalami apakah masih ada korban lain.

Baca juga: Komnas HAM sebut ada bentuk kekerasan di kerangkeng Bupati Langkat
Baca juga: Polisi segera tingkatkan status perkara kerangkeng Bupati Langkat

"Kita terus mendalami selain tiga orang yang kita sudah dapat itu, masih ada enggak korban meninggal lainnya," ujarnya.

Selain korban meninggal, kata dia, pihaknya menemukan korban yang mengalami penganiayaan di lokasi kerangkeng tersebut.

"Kurang lebih ada enam orang yang sudah kita dapatkan. Ini akan terus kita buka peluang kepada masyarakat untuk terus melapor dan berani memberikan kesaksian," ujarnya.