"DPR kan diberikan hak, hak interpelasi, angket dan mengajukan pertanyaan. Golkar tidak segan-segan menggunakan hak tersebut dalam melakukan pengawasan," katanya di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, partainya mendukung pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014. Namun demikian, pihaknya tetap akan kritis terhadap pemerintahan, terutama bila penyelenggaraan negara dinilai terjadi penyimpangan.
Menurut dia, berbagai penyelewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat saat ini tidak menutup kemungkinan menjadi alasan bagi partainya untuk mendorong hak-hak dalam pengawasan DPR.
"Kan banyak sekali, terutama mafia pajak yang belum sukses di DPR. Bahkan juga tentang kasus yang mencuat, Hambalang dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Itu menuntut Golkar agar kalau perlu fungsi pengawasan dilakukan soptimal mungkin dengan hak-hak yang dimiliki," katanya.
Meskipun demikian, ia mengatakan, Partai Golkar tetap bersepakat mengawal pemerintahan sesuai dengan konstitusi.
"Secara umum Golkar mengikuti dan mentaati jadwal demokrasi, yakni sistem presidensiil dan jabatan presiden atau wapres setiap lima tahun. Dan Golkar akan setia dengan jadwal demokrasi tersebut, walau tidak berarti golkar akan menghilangkan kritisnya," katanya.(*)
(T.M041/D011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
