"Pemenuhan prioritas nasional yang terdapat pada tahun 2022, selanjutnya kami tuangkan dalam pagu alokasi anggaran sebesar 3,02 triliun untuk sejumlah kegiatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Budi menjelaskan, kegiatan prioritas nasional yang pertama adalah program infrastruktur konektivitas transportasi darat.
Pada kegiatan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun yang digunakan untuk memberikan sejumlah subsidi, di antaranya Buy The Service (BTS) di 10 kota, subsidi penyeberangan, angkutan jalan, angkutan antarmoda, dan angkutan barang. Selain subsidi, Kemenhub juga memprioritaskan pembangunan kapal sebanyak 4 unit, pembangunan terminal tipe A dan TBI, serta pembangunan pelabuhan SDP.
Kegiatan kedua, berupa pelayanan transportasi darat yang dianggarkan sebesar Rp650 miliar. Program ini terdiri dari pelayanan konektivitas, yaitu pengadaan dan pemasangan ATCS di 10 lokasi dan ATMS di 1 lokasi, revitalisasi terminal tipe A di 13 lokasi, serta rehabilitasi pelabuhan penyeberangan di 6 lokasi.
Yang ketiga, program keselamatan dan keamanan transportasi darat sebesar Rp391 miliar yang di antaranya fasilitas keselamatan berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di 33 provinsi, pekan keselamatan nasional di 33 provinsi, serta pembangunan UPPKB di 5 lokasi.
"Program-program prioritas tersebut menjadi agenda utama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Lanjut dia, Ditjen Perhubungan Darat juga terus mengimplementasikan pelaksanaan Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2022 dengan menangani permasalahan di hulu (karoseri, perusahaan angkutan logistik, dealer), penerapan sanksi denda, hingga evaluasi penegakan hukum angkutan barang dan penumpang secara elektronik.
Budi menambahkan, pihaknya juga memberikan dukungan untuk pengembangan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp5,4 miliar dan dukungan gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika sebesar 21,2 miliar.
"Dengan keterbatasan ruang fiskal dan ketersediaan anggaran yang masih jauh dari kebutuhannya, belum semua program teralokasikan secara memadai," pungkasnya.
Baca juga: Dirjen Hubdar minta perusahaan logistik segera perbaiki truk
Baca juga: Kemenhub periksa kelaikan 29.093 bus jelang Natal dan Tahun Baru
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
