DPRD DKI sebut anggaran TransJakarta 2022 capai Rp3,2 triliun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar menyebutkan alokasi anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta PT TransJakarta pada 2022 sama dengan 2021 sebesar Rp3,2 triliun.

“Nilainya tidak ada beda dengan tahun 2021 itu Rp3,2 triliun termasuk ada PSO-nya,” kata Taufik Azhar dalam diskusi publik soal keselamatan TransJakarta di Jakarta, Rabu.

Baca juga: DTKJ minta TransJakarta evaluasi kebijakan target tempuh 100 kilometer

Menurut dia, dari alokasi anggaran untuk TransJakarta tersebut, sekitar Rp2 triliun di antaranya merupakan anggaran Public Service Obligation atau Kewajiban Layanan Publik (PSO) salah satunya untuk subsidi.

Meski begitu, legislatif masih membuka ruang apabila ada rekomendasi dari pihak terkait termasuk dari Komite Keselamatan Transportasi Nasional (KNKT) untuk perbaikan TransJakarta, apabila ingin mengajukan penambahan anggaran.

Pengajuan anggaran tambahan itu, kata dia, dapat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022.

“Nanti Juli bisa diajukan dengan komunikasi melalui Dinas Perhubungan,” ujar Taufik.

Baca juga: Kapasitas transportasi umum Jakarta dibatasi 70 persen

Taufik tidak memberikan detail lebih lanjut alokasi anggaran kepada BUMD DKI Jakarta bidang jasa transportasi umum itu.

Namun, alokasi anggaran untuk transportasi di antaranya untuk pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana lalu lintas, revitalisasi halte atau terminal, pendidikan dan pelatihan pengemudi serta penyediaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor.

Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) M Yana Aditya dalam kesempatan yang sama menjelaskan pihaknya memiliki sejumlah program pada 2022.

Program tersebut di antaranya pengembangan TransJakarta Bus Academy 2022 karena pihaknya sudah memiliki izin sebagai tempat uji kompetensi pengemudi untuk standardisasi pengemudi.

Selain itu, tahun ini pihaknya menyiapkan tujuh lokasi istirahat singkat untuk pengemudi di ujung koridor dan inspeksi rutin sebelum armada beroperasi.

Baca juga: DPRD DKI: Masyarakat nantikan integrasi pembayaran transportasi umum