Tobasa Selenggarakan Penguatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Tobasa, Sumut (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, akan melaksanakan proyek kerja sama dengan Kementerian Kehutanan, United Nation Development Project (UNDP) untuk penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasis masyarakat di wilayah setempat.

"Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Gopgopan serta DAS Aek Bolon, kecamatan Lunasi Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) terpilih, sesuai dokumen proyek Sekjen Kehutanan dan Country Director UNDP yang diimplementasikan sejak tahun 2009 hingga 2014," ujar Regional Fasilitator SCBFWM Sumut, Saor Hutapea di Balige, Kamis.

Ia mengatakan, proyek penguatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat tersebut berawal dari kerusakan hutan yang terus berlanjut. Pada tahun 2007, Indonesia melalui Departemen Kehutanan memperoleh persetujuan dari UNDP dengan Grant US 7 juta dollar.

Tujuan proyek dimaksud, kata dia, untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan degradasi hutan dan lahan dengan sasaran mendukung upaya rehabilitasi fungsi DAS dan jasa lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Menurutnya, potensi kerja sama antar instansi terkait dan strategi implementasi akan digali lewat program "Strengthening Community Based Forest and Watershed Management" (SCBFWM) yang telah mereka sosialisasikan di daerah tersebut.

"Ancaman terhadap ekosistem DAS, meliputi tekanan penduduk, erosi dan sedimentasi serta degradasi hutan kawasan lindung dan lahan yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati," kata Saor.

Akar permasalahannya, lanjut dia, yakni lemahnya penegakan hukum dan pembangunan ekonomi dengan disparitas pendapatan serta kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.

Selain itu, menurutnya, lemahnya koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait serta ketidak jelasan system tata ruang wilayah, juga menjadi salah satu akar permasalahan.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan dukungan BAPPEDA Provinsi dan Daerah untuk mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi proyek dengan instansi terkait lainnya.

"Instansi pemerintah terkait lain, hendaknya bisa mensinergikan program yang akan dilaksanakan, guna mendukung pengelolaan DAS berbasis masyarakat di daerah tersebut," kata Saor. (ANT219/K004)