Arsari Group minat investasi air bersih jauh sebelum penunjukkan IKN

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Arsari Group Hashim Djojohadikusumo menyatakan pihaknya telah berminat untuk menjadi penyedia air bersih di Kalimantan Timur jauh sebelum penunjukan ibu kota negara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara.

Menurut dia, Arsari Group sudah menunjuk konsultan air dari Belanda, Witteveen Bos, pada 2016 untuk melihat potensi pasokan air di wilayah tersebut untuk kebutuhan perusahaan.

Berdasarkan studi kelayakan konsultan air itu, ternyata wilayah topografi yang menjadi sasaran survei sangat mendukung untuk dibangun bendungan yang bisa menghasilkan air melimpah.

"Karena itu, kami akhirnya berencana untuk juga memasok air bersih di wilayah Kalimantan Timur agar kami bisa punya peran membantu memasok air bersih yang saat ini masih terbatas," kata Hashim dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan temuan sumber air bersih di wilayah itu juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat maupun industri di Balikpapan, Samarinda dan kota-kota lainnya.

Untuk itu, menurut Hashim, perusahaan sedang melakukan pengajuan perizinan untuk bisnis air bersih sebagai upaya menunjang kebutuhan industri maupun masyarakat.

"Kami ingin menjadi penyedia air bersih bagi warga masyarakat Penajam Paser Utara dan Balikpapan serta daerah (Kaltim) lainnya dipakai untuk kebutuhan seperti MCK, memasak, dan bahkan industri," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan Arsari Group belum mendapatkan kontrak atau memperoleh keputusan resmi terkait pengadaan air bersih seiring dengan penunjukkan IKN di Kalimantan Timur.

"Namun, kami berterima kasih atas doanya bahwa kami akan kebagian rejeki, dengan demikian masyarakat dan industri di sana bisa mendapatkan air bersih, sesuai dengan niat kami yang sudah sejak lama ingin menjadi penyedia air bersih," katanya.

Sebelumnya, beredar tudingan bahwa lahan kawasan IKN di Penajam Paser Utara telah dikuasai oleh segelintir pengusaha, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pemilihan IKN itu berasal dari deal-deal politik.