PLN sertifikasi 71.026 persil tanah hingga akhir 2021

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) telah melakukan sertifikasi terhadap 71.026 persil tanah hingga akhir 2021 atau 67 persen dari total aset tanah perseroan sebanyak 106.656 persil.

"Angka ini meningkat berkat adanya kerja sama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN yang dimulai sejak 2019, di mana saat itu jumlah aset tanah PLN yang telah tersertifikasi baru 30 persen," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Darmawan menargetkan 15.037 persil tanah dapat tersertifikasi pada 2022. Jika target pada 2022 dapat terealisasi, maka aset tanah yang telah bersertifikat akan bertambah menjadi 86.063 persil tanah atau 81 persen.

Oleh karena itu kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin dipererat guna mempercepat proses sertifikasi tanah ini.

"Kami menyadari bahwa tugas kami dalam mengamankan aset negara yang diamanahkan kepada PLN akan lebih menantang di kemudian hari. Dengan ditandatanganinya komitmen bersama pada hari ini, kami semakin yakin sinergi ini akan mampu memberikan hasil terbaik," ujar Darmawan.

lebih lanjut ia menargetkan semua aset negara yang dipakai PLN bisa 100 persen tersertifikasi pada 2023, untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat.

Darmawan merinci dari total target aset yang telah mendapatkan sertifikat pada 2022 ini dibagi berdasarkan wilayah yakni Sumatera dan Kalimantan sebanyak 6.860 persil sertifikat baru dan 83 perpanjangan.

Baca juga: PLN amankan aset negara senilai Rp400 miliar di Jakarta

Sedangkan wilayah Jawa, Madura, dan Bali sebanyak 4.556 persil tanah tersertifikat baru dan 189 persil tanah perpanjangan. Sementara ituSulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebanyak 3.621 persil tanah bersertifikat baru dan 286 persil perpanjangan.

PLN juga akan mempercepat proses sertifikasi 50 persil aset tanah yang harus segera tersertifikasi untuk pembangunan pembangkit listrik.

"Kerja sama dan dukungan dari Kementerian ATR/BPN menjadi kunci dari keberhasilan pengamanan dan penataan aset negara agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik bagi masyarakat," imbuhnya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyampaikan proses sertifikasi untuk PLN akan menjadi prioritas dan ia optimistis target yang dicanangkan dapat tercapai.

Baca juga: PLN gandeng KPK-BPN amankan aset negara senilai Rp960 miliar

"Khusus untuk tower, kita sudah usulkan untuk mengubah regulasi seperti bangunan high rise yang bisa langsung diperpanjang," kata Himawan.

Pihaknya berencana melakukan peralihan sertifikat ke elektronik, terkhusus bagi aset yg tidak banyak ditransaksikan seperti aset-aset milik PLN, sehingga keamanannya lebih terjamin.

Sekretaris Menteri BUMN Susyanto turut mengapresiasi kerja sama PLN dan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, pencapaian 67 persen dalam kurun waktu dua tahun ini menjadi pencapaian yang luar biasa.

"Dari total aset BUMN sebesar Rp8.400 triliun, aset yang bermasalah nilainya mencapai Rp340 triliun dan sebagian besar berupa tanah," katanya.

Ia menilai kerja sama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN ini akan menjadi role model bagi BUMN lain yang memiliki aset tanah bermasalah.

Baca juga: PLN apresiasi KPK beri dukungan terkait percepatan sertifikasi aset

"Saat ini sebanyak 82 BUMN memiliki permasalahan terkait aset tanah mereka. Bahkan ada tujuh BUMN nilai aset yang bermasalah lebih dari Rp5 triliun," imbuhnya.