Pakar minta pemda kurangi mobilitas warga dengan ada Omicron di Kalsel

Kalau tidak ada tindakan mengurangi mobilitas penduduk dan penguatan prokes, COVID-19 makin cepat menyebar

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D meminta pemerintah daerah dan warga mengurangi mobilitas setelah COVID-19 varian Omicron terkonfirmasi ada di Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kalau tidak ada tindakan mengurangi mobilitas penduduk dan penguatan prokes, COVID-19 makin cepat menyebar dari kota ke kabupaten hingga ke desa," kata Muttaqin di Banjarmasin, Senin.

Menurut dia, semua harus lebih waspada karena baru saja diketahui varian Omicron di Kalsel dari sampel 18-24 Januari 2022 di RSUD Anshari Saleh Banjarmasin yaitu sebanyak 7 kasus.

Masuk dan menyebarnya varian Omicron ke Kalsel, kata dia, jadi pertanda bahaya bagi Kalsel yang terancam diterpa gelombang peningkatan kasus COVID-19 secara masif.

Apalagi sejak pertengahan Januari 2022 hingga awal Februari ini lonjakan kasus COVID-19 sangat signifikan terjadi dari sebelumnya yang sudah melandai pada akhir 2021.

"Saatnya kembali mengetatkan protokol kesehatan dengan maksimal. Jangan anggap sepele varian Omicron, meski gejalanya tidak separah varian Delta namun penyebarannya sangat cepat dan berbahaya bagi lansia dan warga dengan komorbid," jelasnya.

Baca juga: Pakar: Omicron tidak lemah

Salah satu langkahnya, papar Muttaqin, menunda sepenuhnya pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dan perlunya pemberlakuan kerja dari rumah.

Kemudian kegiatan usaha termasuk restoran dan kafe untuk kembali hanya melayani pembelian bawa pulang. Termasuk melarang kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.

Muttaqin menyebutkan perkembangan laju penularan COVID-19 di Kalsel memang semakin mengkhawatirkan. Bahkan untuk kasus selama seminggu terakhir, 31 Januari sampai 6 Februari 2022, Kalsel urutan 9 di Indonesia.

"Ada 1.089 kasus konfirmasi dalam sepekan terakhir, 750 di antaranya di ibukota provinsi, Kota Banjarmasin. Ini sudah masif dan tanda bahaya," tandasnya.