Bogor (ANTARA News) - Dana tunjangan operasional anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikembalikan lagi untuk masyarakat, selama ini diberikan secara umum kepada mereka yang memerlukan, dan bukan semata-mata diperuntukkan kepada kader dan simpatisannya sendiri. "Insya Allah, kader-kader inti PKS yang umumnya adalah kalangan generasi muda tidak termasuk dalam golongan yatim atau yatim piatu, sehingga bukan yang memerlukan bantuan itu. Jadi, pengembalian dana tunjangan operasional Dewan itu adalah kepada rakyat secara umum," kata anggota DPR-RI dari PKS Untung Wahono di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat sore. Pernyataan itu disampaikan pada acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Jawa Barat, yang dijadwalkan akan berlangsung 3-5 Pebruari 2006, sekaligus penyerahan dana tunjangan operasional anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Bogor senilai Rp50.900.000 untuk dikembalikan kepada masyarakat Bogor. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengembalian dana itu untuk masyarakat, diantaranya dalam bentuk pemberian Sembako, pelayanan kesehatan cuma-cuma, pembagian beras murah bagi 400 kepala keluarga, pemberian obat cacing, santunan bagi 300 anak yatim piatu, serta pemberian makanan bergizi bagi 50-an Balita yang menderita kurang gizi selama tiga bulan. Untung Wahono menambahkan, untuk obyektivitas bahwa pengembalian dana dimaksud bukan diperuntukkan bagi kader maupun simpatisan PKS, di dalam penyelenggaraannya dilaksanakan bekerjasama dengan unsur pemerintah daerah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Demikian pula untuk kasus pemberian asupan bagi Balita kurang gizi, pelaksanaannya dilakukan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, karena yang mempunyai data secara riil mengenai Balita yang kurang gizi adalah otoritas kesehatan setempat. Menurut dia, kalau hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk kader dan simpatisan, argumentasinya juga sulit dirujuk. "Kalau kader inti datanya mungkin ada, tapi kalau simpatisan, bagaimana kita mengetahui simpatisan-simpatisan mana saja yang pada Pemilu lalu memilih PKS, yang jumlahnya puluhan ribu itu," katanya. "Karena sifatnya umum, sangat mungkin pihak yang mendapatkan bantuan adalah dari partai politik lain. Yang pasti, kegiatan ini semata-mata adalah upaya untuk mengembalikan dana-dana yang oleh DPP-PKS diamanahkan untuk dikembalikan kepada masyarakat dan tidak boleh sama sekali diterima anggota DPR dari PKS," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
