Kepala BSSN sebut rekayasa informasi jadi alat utama dalam peperangan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, mengatakan, informasi yang telah direkayasa sudah menjadi salah satu alat utama dalam peperangan.

“Peperangan sekarang ini tidak hanya menggunakan senjata secara fisik, tetapi juga menggunakan informasi yang telah direkayasa. Itu sudah merupakan alat utama dalam peperangan,” kata dia.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi pengantar dalam seminar nasional bertajuk “Current Cybersecurity Trend and Future Challenges” yang disiarkan di kanal YouTube Badan Siber dan Sandi Negara, dipantau dari Jakarta, Senin.

Adapun beberapa teknik dalam menggunakan rekayasa informasi sebagai senjata dalam peperangan adalah dengan cara melakukan propaganda hitam, pembanjiran informasi, polarisasi, dan jenis teknik lainnya yang familier di Indonesia adalah melalui penyebaran hoaks.

Rekayasa informasi ini, tutur dia, merupakan serangan siber yang bersifat sosial, di mana target sasarannya adalah manusia. Serangan ini bertujuan untuk memengaruhi cara pikir, sistem kepercayaan, serta sikap dan tindak dari manusia yang berinteraksi di ruang siber.

“Kalau hoaks ini dirancang sedemikian rupa untuk menanamkan kebencian kepada masyarakat, menanamkan kebencian antara kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain, ini akan sangat berbahaya terutama bagi Indonesia,” kata dia.

Ia mengambil contoh mengenai peperangan yang terjadi di Suriah. Ia mengatakan, Suriah adalah negara yang menjadi korban dari perang informasi. Perang yang terjadi di sana didahului oleh penanaman kebencian di tengah masyarakat.

“Masyarakatnya diadu dengan pemerintahnya, melahirkan kebencian, dan itu semua melalui perang informasi di ruang siber,” ucap Siburian.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa serangan siber yang bersifat sosial sangat berbahaya bagi Indonesia, terlebih dengan keragaman yang telah menjadi identitas dari bangsa ini.

“Ditanamkan informasi untuk membenci satu sama lain, kemudian di antara masyarakat selalu mencari-cari kesalahan atau kekurangan pemerintah dengan tujuan tertentu. Itu sangat berbahaya,” tuturnya.

“Bukan berarti kita tidak menerima koreksi. Kalau ini sudah dirancang sedemikian rupa, ini menjadi tugas kita semua untuk menjaga bangsa Indonesia,” kata dia.