Jakarta (ANTARA News) - Departemen Pertahanan tahun 2006 mengalokasikan dana Rp800 miliar untuk pengamanan sejumlah wilayah perbatasan RI, terutama di wilayah terluar. "Dana tersebut diambil dari APBN," kata Dirjen Perencanaan Pertahanan atau Renhan Departemen Pertahanan Laksamana Muda Yuwendi, ketika ditemui di ruang kerjanya di Jakarta, Jumat. Yuwendi mengatakan dana sebesar itu akan dipergunakan untuk kegiatan operasi dan dukungan bagi operasi pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan RI. "Bekal operasi misalnya, logistik bagi prajurit yang bertugas. Sedangkan dana dukungan operasi seperti untuk bahan bakar, olie, suku cadang, dan sebagainya," katanya. Ia mengatakan, prioritas pengamanan wilayah-wilayah RI di perbatasan terutama difokuskan pada pulau-pulau terluar yang sebagian besar belum ada namanya. Pengamanan terhadap pulau-pulau terluar tersebut, tambah Yuwendi, harus dilakukan secara terpadu tidak saja oleh Dephan tetapi oleh instansi-instansi lainnya seperti departemen hukum dan HAM, departemen pertanian, departemen kehutanan, dan departemen kelautan dan perikanan. "Untuk itu kita terus mengadakan rapat secara rutin untuk mengkoordinasikan pengamanan secara terpadu. Setelah itu akan dibahas juga di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk masalah pendanaannya," ujarnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan, Yuwono Sudarsono mengatakan perlu ada pendudukan yang efektif di pulau-pulau terluar seperti kegiatan ekonomi sehingga pulau-pulau tersebut tetap dapat diperhatikan dan tidak mudah untuk diklaim oleh negara lain. "Kita tidak mungkin menempatkan prajurit dan kapal-kapal patroli di seluruh wilayah Indonesia terutama di pulau-pulau terdepan karena keterbatasan personil atau prajurit dan logistik," katanya. Untuk itu, tambah Menhan, perlu ada upaya terpadu oleh semua instansi terkait dalam pengamanan wilayah-wilayah RI di perbatasan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
