DPD RI: Indonesia Tidak Memiliki Tata Ruang Jelas

Di beberapa negara maju tata ruang mereka tidak pernah berubah sehingga pembangunan mereka teratur dan terstruktur meskipun selalu berganti presiden.

Bengkulu (ANTARA News) - Anggota dewan perwakilan daerah (DPD) Republik Indonesia asal Bengkulu, Eni Chairani, menyebutkan Indonesia tidak memiliki tata ruang pembangunan yang jelas selalu berubah-ubah setiap berganti pemimpin hal ini merugikan bagi rakyat dan lingkungan hidup.

"Di beberapa negara maju tata ruang mereka tidak pernah berubah sehingga pembangunan mereka teratur dan terstruktur meskipun selalu berganti presiden," tambahnya.

Akibat tidak jelasnya tata ruang secara nasional ini menjadi panutan bagi daerah untuk membuat rencana tata ruang wilayah RTRW yang tumpang tindih dan asal mau dari gubernur hingga bupati/walikota.

Dikatakannya pula, Indonesia harus segera memiliki rencana tata ruang yang terus berlangsung dan tidak pernah berubah dan itu harus menjadi kesepakatan nasional meskipun rezim berganti.

Banyak sektor yang mengalami kerugian akibat tidak konsistennya tata ruang sebuah negara dan daerah, sektor yang paling dirugikan adalah kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif.

Kerugian juga pasti dirasakan pula oleh rakyat karena merasa tidak nyaman tinggal dalam sebuah komunitas yang bercampur baur dengan pabrik, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain.

Begitu pula dirasakan oleh pelaku usaha, iklim perusahaan membutuhkan kepastian hukum yang jelas terhadap sebuah wilayah atau kawasan, jika sebuah wilayah satusnya selalu berubah maka akan tinggi tingkat penolakan yang terjadi di tengah masyarakat dan ini tidak kondusif bagi investasi.