Jakarta (ANTARA News) - Kepala Perwakilan badan PBB untuk masalah anak-anak (UNICEF), Gianfranco Rotigliano menegaskan pihaknya tidak memberikan syarat atau ketentuan apapun dalam hibahnya kepada Indonesia sebesar 126,5 juta dolar AS untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. "Kita bekerja bersama sehingga tidak ada syarat apapun dalam bantuan ini. Kami bukan lembaga politik," kata Rotigliano usai penandatanganan piagam kerjasama RI - UNICEF periode 2006-2010 di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat. Dia menambahkan UNICEF telah menetapkan lima fokus program yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Meski demikan, Rotigliano mengatakan pengeluaran per kapita untuk biaya kesehatan dan pendidikan di Indonesia belum sebesar Thailand dan Malaysia. "Kita menyambut gembira gubernur dari 14 provinsi telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung program ini dan meningkatkan anggaran untuk kepentingan anak dan wanita," katanya. UNICEF menghibahkan dana 126,5 juta dolar AS untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak di 14 provinsi. Program yang sudah memasuki periode yang keenam ini sebenarnya merupakan program berkala yang dilakukan UNICEF setiap lima tahun. keempat belas provinsi tersebut adalah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Papua, Irjabar, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi selatan, NAD, dan Sumatera Utara. "Bantuan ini akan dilaksanakan untuk pelaksanaan tujuh program dan 22 proyek," kata Deputi Menneg PPN bidang SDM dan Kebudayaan, Dedy Masykur Riyadi. Ketujuh program adalah kesehatan dan gizi (33,75 juta dolar AS), air dan sanitasi lingkungan (14 juta dolar AS), pendidikan (31,4 juta dolar AS), penanggulangan HIV (20,25 juta dolar AS), Perlindungan anak (8,6 juta dolar AS), perencanaan monitoring dan evaluasi (6,95juta dolar AS), serta komunikasi (4,05 juta dolar AS). Dedy menambahkan indikator pemilihan keempat belas provinsi adalah kondisi perlindungan anak dan ibu di daerah itu yang terlihat melalui "Human Development Index" (HDI). Sedangkan untuk pegawasan program itu, Dedy menjelaskan bahwa karena itu bantuan dari lembaga PBB, maka dipastikan akan banyak lembaga pengawas yang ikut mengawasi pelaksanaan bantuan. Dan pelaksanaan proram tersebut akan disesuaikan dengan APBN dan APBD "Setelah proyek disetujui oleh seluruh pihak, maka pencairan bisa dilakukan. Mudah-mudahan pada Maret dan April sudah bisa berlangsung," jelasnya. Sementara itu, Rotigliano menambahkan pihaknya juga akan melakukan audit atas bantuan yang diberikan. Memang, katanya, ada sebagian proyek yang dicairkan dulu dananya kemudian dilaksanakan proyeknya, tetapi ada juga yang dilaksanakan dulu baru dicairkan. Untuk hibah pada periode sebelumnya, sekitar 103 juta dolar AS dihibahkan untuk sembilan provinsi di Indonesia. "Tetapi itu semua di luar bantuan UNICEF untuk Aceh dan Nias. Pada 2004-2005 sekitar 283 juta dolar AS yang diberikan untuk Nias dan Aceh," kata Dedy. Sedangkan untuk tahun ini diperkirakan sekitar 25,3 juta dolar AS akan dicairkan. (*)

Copyright © ANTARA 2006